AMBON, MM. – Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Maluku tidak sekadar menjadi agenda mengenang sejarah perjuangan politik, tetapi juga momentum untuk mengingatkan bangsa agar tidak lagi mengkhianati demokrasi.
Melalui malam perenungan yang digelar DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku di Pattimura Park, Ambon, Senin (27/7/2026), pesan yang mengemuka adalah pentingnya menjaga ruang demokrasi tetap hidup, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Suasana khidmat menyelimuti lokasi kegiatan saat ratusan kader, pengurus partai, para sesepuh, saksi sejarah, hingga simpatisan mengikuti rangkaian acara yang dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun. Turut hadir Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena bersama sejumlah tokoh masyarakat.
Berbeda dengan seremoni peringatan pada umumnya, malam refleksi tersebut dikemas melalui pementasan drama kolosal yang mengangkat perjalanan sejarah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tragedi penyerbuan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, hingga lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
Pertunjukan dipadukan dengan pembacaan puisi, musik, dan narasi sejarah yang menggambarkan perjuangan mempertahankan hak politik rakyat di tengah tekanan rezim saat itu.
Ketua Panitia Pelaksana, John Rahantokman, mengatakan peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada seluruh kader dan pejuang demokrasi yang telah memberikan pengorbanan dalam perjalanan panjang partai.
Menurutnya, malam perenungan bukan hanya menjadi ruang mengenang sejarah, tetapi juga mempererat persaudaraan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan.
“Kami ingin merangkul semua yang pernah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mereka yang berjuang, bertahan, dan tetap setia pada nilai-nilai demokrasi layak mendapatkan penghormatan. Momentum ini juga menjadi pengikat solidaritas antargenerasi kader,” ujarnya.
Sementara itu, Benhur George Watubun menegaskan bahwa tragedi Kudatuli tidak boleh dipandang sebagai sejarah milik satu partai politik semata. Baginya, peristiwa tersebut merupakan catatan kelam demokrasi Indonesia yang harus menjadi pelajaran bersama.
Ia mengingatkan bahwa ketika kebebasan berpendapat dibungkam dan hak-hak warga negara dirampas, sesungguhnya yang terluka bukan hanya kelompok tertentu, melainkan demokrasi itu sendiri.
“Peristiwa 27 Juli menjadi pengingat bahwa demokrasi bisa runtuh apabila kekuasaan dipertahankan dengan cara-cara yang mengabaikan hak rakyat. Karena itu, kita tidak hadir malam ini untuk memelihara dendam, tetapi untuk memastikan tragedi serupa tidak pernah terjadi lagi di negeri ini,” tegas Benhur.
Menurutnya, demokrasi hanya akan tumbuh apabila negara mampu menjamin kebebasan berekspresi, menghormati hak asasi manusia, serta membuka ruang dialog bagi seluruh warga tanpa rasa takut.
Peringatan tiga dekade Kudatuli juga menjadi refleksi bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih membutuhkan komitmen semua elemen bangsa untuk menjaga nilai-nilai konstitusi dan supremasi hukum.
Melalui doa, renungan, dan penyalaan lilin di penghujung acara, para peserta menyatakan komitmen bersama untuk terus menjaga demokrasi sebagai rumah yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan tanpa pengkhianatan terhadap suara rakyat.
Malam refleksi itu akhirnya menjadi lebih dari sekadar mengenang masa lalu. Ia menjadi pengingat bahwa sejarah harus dijadikan pelajaran agar demokrasi Indonesia terus bertumbuh, semakin dewasa, dan tidak lagi mengulang luka yang pernah tercipta tiga dekade silam.(MM-10)
