Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DaerahEkonomiHeadline

Wakil Rakyat Temukan Sejumlah Proyek DAK-DAU Pendidikan Bermasalah

59
×

Wakil Rakyat Temukan Sejumlah Proyek DAK-DAU Pendidikan Bermasalah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

AMBON,MM. – DPRD Provinsi Maluku menemukan sejumlah proyek pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 bermasalah.

 

Temuan ini disampaikan Sekretaris Komisi IV, Wellem Kurnala kepada wartawan di rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa (20/05/2025).

 

Kurnala membeberkan,  dari hasil pengawasan,  proyek fisik untuk pendidikan yang bermasalah terjadi pada beberapa daerah, seperti Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

 

Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan pagar yang berasal dari DAU, dan gedung dan proyek  pengadaan  dari DAK.

“Dari pendidikan banyak fisik disetiap kabupaten/kota itu bermasalah, DAK dan DAU, ada kerja yang benar ada juga yang tidak benar,”ungkapnya.

 

Bahkan menurutnya, proyek yang  dikerjakan di  daerah  tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Pendidikan, termasuk siapa yang bertanggung jawab dalam  pengelolaan anggaran tersebut.

 

“Proyek DAK dan DAU yang turun ke setiap kabupaten/kota, tidak diberitahu kepada Kepala Cabang, bagaimana fungsi kontrolnya. Kepala cabang itu perpanjangan  tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga dia juga harus tahu apa sih yang dilakukan provinsi kepada setiap kabupaten/kota,”ujarnya.

 

Ia menilai,  salah satu faktor penyebab amburadulnya proses pembangunan  fisik dilapangan  dan tanpa kejelasan pihak yang bertanggung jawab, disebabkan  karena dimasa kepemimpinan sebelumnya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

 

“Sekarang ini semua dari kepemimpinan Kepala Dinas semua masih Plt, pertanyaannya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap anggaran tahun 2024. Kalau Plt diganti, kemudian diganti lagi pertanyaannya siapa yang mau bertanggung jawab. Kita kemarin turun pun tidak ada Kabid yang mendampingi, hanya Kepala Cabang. Kita turun juga bingung, masa Kacab tidak tahu,”bebernya.

 

Hasil pengawasan tersebut  lanjut Kurnala, akan dibahas kembali bersama OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan.

“Tentunya di internal komisi akan membuat satu analisis setiap pengawasan, maka nanti ada rangkuman. Jadi ada pentahapan yang dilakukan, sehingga pencapaian yang kita mau kejar dalam rapat bersama Dinas nantinya,”tegasnya. (MM-9)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *