AMBON,MM. – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pusat yang dinilainya belum berpihak kepada daerah penghasil ikan seperti Maluku. Dalam forum nasional dan sejumlah pertemuan penting, Gubernur tidak segan-segan mengungkapkan rasa kecewanya: “Kami sakit hati,” ujarnya, merujuk pada kebijakan transhipment (bongkar muat di tengah laut) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718.
“Kalau infrastruktur menjadi hambatan utama, bangunlah infrastrukturnya. Jangan malah membuat kebijakan yang merugikan kami di daerah,” kata Gubernur dalam Musyawarah Rencanan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2025-2029, yang berlangsung di Zest hotel, Ambon, Kamis (24/7/2025). Hadir Bupati-Wali Kota, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan 11 Kabupaten/Kota.
Dihadapan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian dan Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ia menyoroti kondisi di Seram Timur dan Seram Utara yang hingga kini belum memiliki pelabuhan perikanan yang memadai. Padahal, kawasan tersebut berada di zona WPP 715 dan merupakan daerah penghasil ikan yang potensial.
Gubernur juga menilai kebijakan transhipment sangat berpihak pada pelaku usaha besar, namun mengabaikan kepentingan daerah dan masyarakat pesisir.
“Kami sudah berdiskusi dengan kementerian terkait, namun kebijakan itu tetap berjalan. Ini yang membuat kami merasa diabaikan.”ucapnya.
Dorongan Penuh untuk Maluku Integrated Port dan Hilirisasi Sagu
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan pembangunan Maluku Integrated Port, pelabuhan terpadu yang diharapkan menjadi pusat logistik dan perikanan di kawasan Indonesia Timur. Usulan ini, menurutnya, sudah mendapat respons positif dari Kementerian Perhubungan dan sejumlah Kementerian teknis.
“Kami ingin pelabuhan ini jadi logistik base, agar biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat bisa ditekan,”tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyoroti program strategis nasional (PSN) hilirisasi sagu yang belum menyentuh Maluku, meskipun provinsi ini memiliki lebih dari 36 ribu hektar hutan sagu, dengan 35 ribu hektar di Kabupaten Seram Bagian Timur.
“Kenapa Maluku tidak masuk dalam daftar PSN padahal hutan sagunya luas? Kami sudah siapkan proposal hilirisasi. Saya sudah tinjau langsung lokasinya. Pemerintah pusat harus bantu wujudkan ini,”seru Hendrik.
Maluku Bicara, Jakarta Harus Mendengar
Di akhir pernyataannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan bahwa perjuangan Maluku bukan soal meminta-minta, tapi tentang keadilan dan pembangunan yang merata.
“Kami tidak merengek. Kami hanya mau Jakarta mendengar saat Maluku bicara,” tegasnya.
Dengan semangat optimisme, Maluku berharap pemerintah pusat segera merespons usulan strategis tersebut demi memperkuat kedaulatan pangan, ekonomi kelautan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Prof. Medrilzam, menegaskan bahwa Maluku menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan pelabuhan terintegrasi dan hilirisasi sagu di Maluku.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan kebutuhan secara langsung. Kami di Bappenas siap menjembatani dan memasukkan semua ke dalam perencanaan nasional,”ujarnya.
Prof. Medrilzam juga menambahkan bahwa Ambon Waterfront City akan menjadi bagian dari pengembangan kota secara terpadu. “Ambon sebagai kota musik dunia butuh infrastruktur penunjang. Kita ingin wajah kota ini benar-benar naik kelas,”tuturnya.(MM-9)
