AMBON, MM. – Dalam konferensi pers bersama insan pers di Marina Hotel pada Sabtu (8/2/2025), Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, S.T., menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kedaulatan pangan dan sektor perikanan Maluku. Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan, termasuk subsidi pupuk, bantuan benih unggul, serta regulasi yang mendukung hasil perikanan bagi kesejahteraan daerah.
“Senin, 10 Februari 2025 besok, kita akan melaksanakan panen raya. Tapi di lapangan, kami melihat petani masih kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Harapan saya, pemerintah lebih memperhatikan distribusi pupuk subsidi dan benih unggul agar lebih merata, terutama di Maluku dan Papua,” ujar Saadiah.
Ia mengungkapkan bahwa aspirasi yang ia perjuangkan telah membuahkan hasil, di mana Maluku mendapat bantuan benih untuk 19.000 hektar lahan pertanian. Ini menjadi langkah awal dalam mendorong Maluku sebagai kawasan swasembada pangan, tidak hanya dalam produksi beras tetapi juga diversifikasi pangan berbasis lokal seperti sagu, kasbi (singkong), dan keladi.
Dorong Perikanan Terukur, Tolak Kebijakan yang Merugikan Maluku
Saadiah juga menyoroti pentingnya sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi Maluku. Ia mengusulkan agar Bulog tidak hanya menyimpan padi, tetapi juga memiliki infrastruktur penyimpanan ikan guna mendukung industri perikanan di daerah.
“Maluku memiliki potensi perikanan yang besar, tapi harus ada sistem hilirisasi yang jelas. Jika Bulog bisa menyimpan padi, maka kita juga butuh cold storage untuk menyimpan ikan. Ini penting agar hasil laut Maluku bisa lebih optimal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Dalam konteks perikanan terukur yang menjadi proyek percontohan di Zona 03 dan 718 (Aru dan sekitarnya), Saadiah menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus menguntungkan masyarakat Maluku. Jika regulasi yang ada justru merugikan, maka pihaknya akan menolak kebijakan tersebut.
“Saya sudah menyampaikan di Komisi IV bahwa jika dampaknya merusak masyarakat dan pemerintah daerah, maka kami menolak. Regulasi yang ada harus diubah agar bagi hasil perikanan benar-benar berpihak pada Maluku,” tegasnya.
Perjuangkan Peremajaan Rempah dan Regulasi yang Adil
Selain pangan dan perikanan, Saadiah menegaskan pentingnya revitalisasi sektor perkebunan, terutama cengkeh dan pala yang menjadi primadona Maluku. Selama tiga tahun berturut-turut, peremajaan tanaman ini menjadi perhatian, namun masih perlu tata kelola yang lebih baik.
“Potensi cengkeh dan pala sangat besar, tapi perlu ditata ulang agar masyarakat bisa menerima manfaat maksimal. Pemerintah harus memastikan ketersediaan bibit unggul dan dukungan teknis agar petani lebih sejahtera,” jelasnya.
Sebagai penutup, Saadiah menegaskan bahwa perjuangan untuk Maluku harus dilakukan bersama-sama. Ia berharap dengan pelantikan gubernur baru nanti, ada komunikasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pusat untuk memperjuangkan regulasi yang lebih adil bagi Maluku.
“Kami tidak bisa berjuang sendiri. Regulasi adalah payung hukum, dan jika tidak diubah, maka Maluku akan terus dirugikan. Kita harus bersatu membawa aspirasi Maluku ke Senayan dan pemerintah pusat,” pungkasnya. (MM-10)
