AMBON, MM. – Komisi III DPRD Kota Ambon menyoroti rendahnya capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya. Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang digelar Rabu (20/05/2026), rata-rata realisasi baru mencapai di bawah angka 30 persen.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far Far, kepada wartawan usai memimpin pertemuan dengan lima OPD mitra non-pengumpul pendapatan, yakni Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Umum, Bagian Protokol, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
“Yang sudah berjalan itu baru kegiatan bersifat rutin saja, seperti pembayaran gaji dan hak-hak pegawai. Sedangkan program pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan langsung kepada masyarakat belum banyak terealisasi. Ini yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” tegas Harry.
Selain kinerja program, Komisi III juga menilai baik penyelesaian piutang pihak ketiga tahun 2025 yang realisasinya sudah mencapai lebih dari 60 persen. Pihaknya berharap seluruhnya dapat segera diselesaikan pada triwulan kedua ini, agar hubungan kerja yang baik antara pemerintah dan mitra usaha tetap terjaga.
Sejumlah poin penting yang menjadi perhatian:
- Ketersediaan SDM, Diperlukan tenaga PPK dan PPTK untuk memperlancar proses pengadaan barang dan jasa. Pemenuhannya akan dikoordinasikan dengan BPSDM Provinsi Maluku.
- Layanan Darurat 112, Apresiasi disampaikan kepada Damkar dan Satpol PP yang tanggap melayani aduan masyarakat. Seluruh OPD juga diminta aktif mempublikasikan kinerjanya di media sosial sebagai wujud transparansi.
3.Kondisi Armada Damkar, Diketahui bahwa 11 unit kendaraan pemadam yang ada semuanya berasal dari bantuan hibah, bukan pengadaan mandiri. Komisi III akan turun langsung mengecek kondisinya dan mendorong penambahan jika dibutuhkan.
Harry menegaskan, seluruh kegiatan yang berdampak langsung bagi kenyamanan warga Kota Ambon harus dijadikan prioritas utama agar segera terwujud sepenuhnya.(MM10)
