AMBON. MM. – Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Sherly M. Marlissa, A.M.Pd, saat ditemui di kediamannya pada Selasa (10/6/25), mengungkapkan berbagai permasalahan yang ia hadapi sejak dilantik pada 22 Mei 2025, terutama terkait keuangan desa dan akses ke kantor pemerintahan.
Menurut Sherly, pada hari pelantikannya terjadi pencairan dana desa sebesar Rp88 juta yang dilakukan oleh staf desa bersama dengan mantan pejabat negeri, Hadi Zakibas.
“Tanggal 21 Mei itu kan masa transisi, tapi terjadi pencairan dana tanpa sepengetahuan beta, padahal itu masih di masa peralihan,” jelas Sherly.
Sherly juga menyampaikan bahwa dirinya telah meminta dokumen pertanggungjawaban kepada staf desa, namun hingga kini belum menerima satu pun dokumen resmi.
“Beta datang dari dunia pendidikan, jadi beta ingin semua tertib administrasi. Tapi waktu beta minta dokumen, belum ada yang diberikan. Beta bilang, kalau memang beta ini kurang, kasih kelebihan untuk bisa jelaskan. Tapi sampai sekarang tidak ada dokumen di tangan beta,” ujarnya.
Saat melakukan stock opname, Sherly mendapati bahwa kas keuangan desa masih tersisa sekitar Rp500 juta lebih. Dana tersebut, menurutnya, telah dialokasikan untuk berbagai program seperti pembangunan jalan tani, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan ketahanan pangan.
Namun, setelah dilakukan audit oleh Inspektorat, ditemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan desa dengan total lebih dari Rp1 miliar. Hasil audit ini telah disampaikan secara terbuka di hadapan para tokoh adat, saniri negeri, termasuk struktur pemerintahan desa yang terdiri atas Tomas Lawery sebagai bendahara negeri dan Irene Marlisa sebagai sekretaris, dan disertai penyerahan dokumen temuan melalui pos pada 2 Juni 2025.
Dalam proses penataan ulang administrasi dan pemerintahan desa, Sherly juga mengalami kendala non-teknis. Ruangan pejabat hingga kini belum dapat diakses karena kunci ruangan masih dipegang oleh Onya Hehalatu, yang menurut informasi merupakan keluarga pejabat sebelumnya.
“Beta sudah minta baik-baik, tapi sampai sekarang ruangan itu tidak dibuka,” ungkap Sherly.
Sherly berharap, agar seluruh perangkat desa dapat bekerja sama demi transparansi dan tertib administrasi dalam menjalankan pemerintahan Negeri Hatu ke depan. (MM10)
