AMBON,MM. – Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku menunjukkan tren positif pada Februari 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,80 persen, atau berkurang 0,15 persen poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski penurunan tersebut relatif tipis, data ini memperlihatkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi daerah yang masih dipengaruhi fluktuasi sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan.
Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, menyampaikan bahwa jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 mencapai 1.009.110 orang. Angka ini meningkat sebanyak 18.476 orang dibanding Februari 2025.
“Peningkatan jumlah angkatan kerja turut diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja,” ujar Maritje dalam Rilis Berita Resmi Statistik di Kantor BPS Provinsi Maluku, belum lama ini.
BPS mencatat jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 950.552 orang atau bertambah 18.885 orang dibanding tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja terbesar di Maluku dengan total 326.993 pekerja.
Dominasi sektor primer tersebut menunjukkan struktur ekonomi Maluku masih sangat bergantung pada sumber daya alam dan aktivitas masyarakat pedesaan. Namun di sisi lain, kondisi itu juga menjadi sinyal bahwa transformasi ekonomi menuju sektor industri dan jasa modern masih berjalan lambat.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Maluku tercatat sebesar 67,84 persen atau naik 0,27 persen poin dibanding Februari 2025. Kenaikan ini mengindikasikan semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk ke pasar kerja, baik untuk bekerja maupun mencari pekerjaan.
Di tengah peningkatan tenaga kerja tersebut, BPS juga menyoroti masih tingginya jumlah pekerja informal di Maluku. Sebanyak 622.836 orang atau 65,52 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal, meski angka ini turun 2,89 persen poin dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan pekerja informal dinilai menjadi indikasi awal membaiknya kualitas pekerjaan di Maluku. Meski demikian, dominasi sektor informal tetap menjadi tantangan besar karena umumnya pekerjaan informal memiliki tingkat pendapatan dan perlindungan sosial yang lebih rendah.
BPS juga mencatat persentase pekerja paruh waktu mengalami kenaikan tipis sebesar 0,02 persen poin, sementara tingkat setengah penganggur turun 0,75 persen poin dibanding Februari 2025.
Pengamat ekonomi menilai penurunan angka pengangguran di Maluku perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Ketergantungan besar terhadap sektor pertanian dan perikanan dianggap belum cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama bagi generasi muda di perkotaan.
Pemerintah daerah pun didorong memperkuat investasi sektor hilirisasi perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, hingga industri pengolahan agar penyerapan tenaga kerja semakin luas dan berkualitas.(MM-3)
