AMBON, MM. – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus berulang di wilayah Maluku kembali menjadi sorotan serius. DPRD Provinsi Maluku mendesak pemerintah pusat segera menghadirkan solusi nasional yang konkret, khususnya bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang paling terdampak.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di Maluku sejatinya bukan pada aspek regulasi, melainkan pada implementasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai kendala geografis dan cuaca ekstrem.
“Regulasi sudah ada, tetapi di lapangan distribusi masih sering terganggu, terutama di wilayah 3T,” ujarnya, Senin (13/4).
Ia mengungkapkan, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kelangkaan BBM. Kondisi geografis kepulauan dan ketergantungan pada distribusi laut membuat pasokan sangat rentan terhadap perubahan cuaca.
“Di MBD hampir selalu terjadi kelangkaan BBM. Ini masalah klasik yang harus segera diatasi secara sistematis,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Maluku telah merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas untuk membangun depot Pertamina di wilayah tersebut. Kehadiran depot dinilai penting guna menjamin ketersediaan pasokan tanpa harus bergantung pada distribusi dari daerah lain.
Selain MBD, persoalan distribusi juga terjadi di Pulau Buru dan Pulau Seram. Di Buru, akses distribusi sering terganggu akibat longsor dan kerusakan infrastruktur, sementara di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), distribusi dari depot Masohi kerap mengalami keterlambatan hampir setiap hari.
“Di SBB, distribusi dari Masohi hampir tiap hari terlambat. Ini sangat mempengaruhi ketersediaan BBM di masyarakat,” ungkap Irawadi.
Ia juga menyoroti keterbatasan armada mobil tangki yang menjadi salah satu faktor utama tersendatnya distribusi di sejumlah wilayah.
“Kita kekurangan armada mobil tangki, terutama di Buru dan Seram. Ini harus segera ditambah,” katanya.
Untuk itu, DPRD Maluku mendorong mitra transportir Pertamina, seperti PT Elnusa dan perusahaan lainnya, agar segera menambah armada guna memperlancar distribusi BBM di wilayah kepulauan.
Irawadi menegaskan, BBM merupakan kebutuhan vital yang menopang aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Tanpa ketersediaan yang stabil, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat luas.
“Kalau BBM langka, ekonomi pasti terganggu dan aktivitas pemerintahan juga ikut terhambat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tandasnya.
DPRD Maluku berharap adanya langkah strategis dan terintegrasi dari pemerintah pusat agar persoalan klasik distribusi BBM di wilayah 3T tidak terus berulang setiap tahun.(MM-9)
