PORTO, MM. – Pengelolaan iuran air bersih di Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, kini menjadi sorotan. Dana masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp514,08 juta selama periode 2018–2025 diduga tidak jelas pertanggungjawabannya. Persoalan tersebut akhirnya dilaporkan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Laporan yang dimotori Julius Nanlohy itu mempersoalkan dugaan penyimpangan pengelolaan pungutan air bersih yang telah berlangsung bertahun-tahun. Masyarakat meminta aparat kejaksaan melakukan penyelidikan dan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui proses penagihan hingga penggunaan uang tersebut.
Dalam laporan itu diuraikan, sistem pembayaran iuran air bersih di Negeri Porto dibagi menjadi dua kategori. Pertama, keluarga yang memanfaatkan kran umum dikenakan iuran Rp10.000 per bulan. Kedua, keluarga yang memperoleh sambungan air langsung ke dapur dikenakan Rp25.000 per bulan.
Namun, persoalan muncul ketika sejumlah kran milik masyarakat mengalami kerusakan. Meski fasilitas air tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, penagihan iuran disebut tetap dilakukan dan masyarakat diwajibkan membayar.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan pelapor, akumulasi tagihan iuran air bersih selama 2018 hingga 2025 mencapai Rp514.080.000. Sementara itu, jumlah pungutan untuk periode setelah 2025 hingga saat laporan disampaikan belum diketahui secara pasti.
Penagihan Tanpa Bukti, Setoran Dipertanyakan
Dalam laporan tersebut, tiga nama disebut sebagai juru tagih iuran air bersih, yakni Ferdinan Takaria, Joni Talakua, dan Elisa Nanlohy.
Ketiganya disebut melakukan penagihan kepada masyarakat tanpa disertai bukti penerimaan pembayaran. Uang hasil penagihan selanjutnya diserahkan kepada Marthen Wattimury.
Pelapor juga mengungkap dugaan bahwa uang iuran masyarakat tersebut digunakan Marthen Wattimury untuk kegiatan perdagangan cengkih. Namun, belum terdapat penjelasan mengenai jumlah modal yang digunakan, hasil usaha, keuntungan, maupun mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Selain itu, muncul dugaan adanya koordinasi antara Marthen Wattimury dengan Eduard Nanlohy selaku Pejabat Negeri Porto dalam penggunaan dana iuran air bersih tersebut.
Dugaan tersebut menjadi salah satu poin yang diminta masyarakat untuk didalami kejaksaan. Sebab, dana yang berasal dari pungutan warga semestinya memiliki pencatatan, mekanisme pengelolaan, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa secara terbuka.
Pejabat Negeri Mengaku Tidak Mengetahui Pengelolaan
Keresahan masyarakat semakin meningkat setelah persoalan tersebut mencuat dalam aksi demonstrasi warga di Negeri Porto pada 26 Agustus lalu.
Dalam aksi itu, Eduard Nanlohy disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui pengelolaan air bersih maupun besaran iuran yang selama ini dipungut dari masyarakat.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola pungutan, siapa yang bertanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan uang, serta bagaimana mekanisme pengawasan selama bertahun-tahun.
Jika benar pungutan mencapai ratusan juta rupiah, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka ke mana uang tersebut dialirkan dan untuk kepentingan apa digunakan.
Karena itu, pelapor mendesak Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua segera memeriksa ketiga juru tagih yang dinilai mengetahui secara langsung proses penarikan dan penyerahan uang iuran. Pemeriksaan juga diminta menjangkau pihak yang menerima serta diduga menggunakan dana tersebut.
Dana Desa Juga Diminta Diusut
Tidak berhenti pada persoalan iuran air bersih, masyarakat juga meminta kejaksaan menelusuri dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Porto sejak 2018 hingga sekarang.
Penggunaan anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu dipertanyakan karena masyarakat menilai hasil pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan belum terlihat secara memadai di lapangan.
Selain DD dan ADD, aparat penegak hukum juga diminta memeriksa penggunaan bantuan pemerintah untuk rehabilitasi rumah warga serta berbagai program bantuan sosial lainnya.
Desakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dipersoalkan masyarakat bukan hanya menyangkut transparansi pungutan air bersih, melainkan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan bantuan pemerintah di tingkat negeri.
Kini, Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua dituntut menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif. Penelusuran perlu dimulai dari dokumen penagihan, bukti setoran, catatan penerimaan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya.
Hingga berita ini disusun, dugaan penyimpangan tersebut masih merupakan laporan dan klaim masyarakat yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Uang air bersih adalah uang masyarakat, bukan dana tanpa pemilik yang bebas dipergunakan tanpa pertanggungjawaban. Warga Porto kini menunggu jawaban: ke mana Rp514,08 juta itu mengalir, siapa yang menguasai, dan siapa yang harus bertanggung jawab? (MM-01)
