AMBON,MM. – Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi terhadap diskusi santai bertajuk “Amboina Menggugat” yang diselenggarakan oleh komunitas Babunyi.Co di Coffe Bahasa Basudara, Lateri, Senin (24/3/25).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Ambon, Dra. Selly S.P. Kalahatu, M.Si, menegaskan, diskusi seperti ini perlu terus dikembangkan karena dapat memperkaya perspektif sejarah dan budaya. Namun, ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Ambon memiliki aturan yang sudah ditetapkan terkait sejarah dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Ambon tersebut.
“Penetapan 7 September 1575 sebagai HUT Kota Ambon melalui proses kajian sejarah yang kuat dan tidak dilakukan secara sembarangan. Jika ada kelompok yang ingin meninjau kembali sejarah ini, tentu saja itu sah-sah saja. Namun, harus ada kajian sejarah lain yang bisa diajukan, dan membutuhkan proses panjang serta melibatkan para sejarawan yang memiliki kapasitas di bidangnya,” jelas Selly.
Terkait dengan status cagar budaya di Kota Ambon, Selly juga mengakui bahwa terdapat batasan kewenangan dalam pengelolaan situs bersejarah seperti benteng-benteng tua. Namun Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut.
“Kami menyadari bahwa kekayaan budaya ini harus terus dipelihara. Harapannya, semua yang kita lakukan bertujuan untuk menjadikan Ambon semakin baik ke depan, sesuai dengan tagline ‘Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,”artinya kedepan kita akan semakin baik untuk semua orang yang ada di kota Ambon,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Ambon, Esaf Malioy, S.Pd., M.Si, juga menyampaikan apresiasinya terhadap komunitas yang peduli terhadap sejarah dan kebudayaan Ambon.
“Kerja budaya dan pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pariwisata itu tidak hanya soal pantai atau alam, tetapi juga budaya. Jika ada kegelisahan soal sejarah atau dualisme tanggal peringatan, sebaiknya diadakan diskusi atau seminar dengan koordinasi bersama pemerintah kota agar bisa difasilitasi,” ujar Esaf.
Ia juga menyinggung upaya pengembalian status Benteng Victoria ke tangan Pemerintah Kota Ambon. Menurutnya, langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah pusat sudah dilakukan sejak era Wali Kota Richard Louhenapessy, termasuk komunikasi dengan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Darat.
Menariknya, kata Malioy, dengan terpilihnya Hendrik Lewerissa sebagai Gubernur Maluku dan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, dirinya melihat ini sebagai peluang emas untuk mempercepat proses tersebut.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Jika teman-teman komunitas ingin bersilaturahmi dengan Gubernur Maluku, pasti akan didukung. Bahkan, sebelumnya sudah ada kegiatan budaya yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” jelasnya.
Dengan adanya diskusi semacam ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya kajian sejarah yang mendalam serta upaya pelestarian budaya di Kota Ambon. Pemerintah pun tetap terbuka terhadap dialog yang membangun demi kemajuan kota dan masyarakatnya.(MM-3)
