AMBON, MM. – Pembangunan Maluku dinilai tidak boleh hanya diukur dari capaian angka dan laporan administratif, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD didorong membangun Maluku dengan pendekatan yang lebih berpihak pada kebutuhan rakyat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Yunus Serang, mengatakan semangat kebersamaan antara pemerintah provinsi dan DPRD harus terus diperkuat dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian, terutama mereka yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan dasar di wilayah kepulauan.
“Kita tinggalkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada angka. Mari kita bangun Maluku dengan melihat manusianya,” kata Yunus.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai pulau, mulai dari keterbatasan akses listrik, kesulitan mendapatkan air bersih, kebutuhan terhadap pendidikan berkualitas hingga akses pelayanan kesehatan yang masih mengharuskan sebagian masyarakat menempuh perjalanan jauh.
Selain itu, kebutuhan generasi muda terhadap lapangan pekerjaan juga menjadi perhatian. Menurut Yunus, berbagai persoalan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan anggaran daerah.
Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semestinya dipandang sebatas dokumen keuangan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebab pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi APBD adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya.
Yunus mengatakan Maluku memiliki modal besar untuk berkembang, mulai dari sumber daya alam, wilayah laut yang luas, kekayaan budaya hingga sumber daya manusia yang perlu terus diperkuat.
Karena itu, seluruh potensi tersebut harus dikelola menjadi kekuatan untuk membawa Maluku keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan menuju daerah yang lebih maju, mandiri, adil dan sejahtera.
Menurut Yunus, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka pertumbuhan, besaran anggaran maupun capaian program. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
“Maluku tidak boleh maju hanya di atas kertas, tetapi Maluku harus maju dalam kehidupan nyata masyarakatnya,” tegasnya.
Ia menekankan, perhatian terhadap pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah Maluku, tidak hanya terpusat di Ambon. Masyarakat di Seram, Buru, Kepulauan Aru, Kei, Tanimbar hingga pulau-pulau kecil dan terluar juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.
Fraksi Golkar DPRD Maluku, kata Yunus, mengajak pemerintah provinsi dan DPRD untuk terus membangun dengan semangat kebersamaan, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan dan penganggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Maluku.(MM-9)
