AMBON,MM. – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, kembali menjadi sorotan setelah mahasiswa mengungkap dugaan adanya pembiaran, bahkan perlindungan dari oknum aparat kepolisian. Meski berbagai instruksi penghentian telah dikeluarkan, praktik tambang ilegal tersebut dinilai masih terus berlangsung di lapangan.
Sorotan itu datang dari Aliansi Mahasiswa Bupolo yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di Kota Ambon. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Polda Maluku untuk membuka secara terang dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas ilegal di Gunung Botak serta mengambil langkah tegas menghentikan operasi tambang.
Ketua Aliansi Mahasiswa Bupolo, Viky Besan, menilai persoalan Gunung Botak bukan lagi sekadar soal tambang ilegal, melainkan menyangkut integritas penegakan hukum. Ia menyebut, jika aparat benar-benar menjalankan fungsinya, aktivitas tersebut seharusnya sudah lama dihentikan.
“Gunung Botak ini bukan baru kemarin bermasalah. Tapi sampai sekarang aktivitas tambang ilegal masih jalan. Ini memunculkan kecurigaan adanya pembiaran oleh oknum tertentu,” ujar Besan kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (14/1/2026).
Besan juga mengungkapkan pengalaman aliansinya yang beberapa kali mengajukan izin aksi demonstrasi ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, namun tidak mendapatkan izin. Kondisi tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya upaya membatasi ruang kritik terhadap persoalan Gunung Botak.
“Kami beberapa kali ajukan izin aksi, tapi selalu tidak diberikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa isu Gunung Botak seolah sensitif untuk disuarakan,” katanya.
Berdasarkan pemantauan mahasiswa di lapangan, aktivitas penambangan ilegal masih berlangsung, sementara aparat kepolisian tetap berjaga di sekitar kawasan tersebut. Situasi ini dinilai kontradiktif dan memunculkan anggapan bahwa keberadaan aparat justru tidak diikuti dengan penindakan.
Aliansi Mahasiswa Bupolo juga menyinggung dugaan tidak kooperatifnya sejumlah pejabat kepolisian di wilayah Buru Selatan dalam menindak aktivitas tambang, meskipun Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan instruksi penghentian seluruh kegiatan pertambangan ilegal di Gunung Botak.
“Kalau benar ada pejabat kepolisian yang membiarkan atau bahkan terlibat, Kapolda Maluku harus segera mengambil langkah tegas, termasuk pencopotan,” tegas Besan.
Selain itu, nama seorang perwira berpangkat Inspektur Dua (Ipda) dengan inisial MNU turut disebut dalam dugaan tersebut. Mahasiswa menilai, ketiadaan tindakan tegas di lapangan mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin dan etika profesi.
“Kalau aparat justru diuntungkan dari tambang ilegal, itu pelanggaran serius. Harus diperiksa dan diproses hukum,” lanjutnya.
Aliansi Mahasiswa Bupolo menyatakan akan terus mengawal isu Gunung Botak hingga ada langkah nyata dari Polda Maluku. Mereka menegaskan, tanpa penindakan tegas dan transparan, praktik pertambangan ilegal di kawasan tersebut akan terus berulang dan merugikan masyarakat serta lingkungan di Maluku.(MM-9)
