AMBON,MM. – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menghadiri Exit Meeting pengamanan pembangunan strategis terhadap proyek strategis daerah Pemerintah Provinsi Maluku, Universitas Pattimura dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024
Kegiatan yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (16/07/2025), menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Bumi Raja-Raja.
“Saya menyambut baik dan mendukung penuh langkah Kejaksaan Tinggi Maluku dalam melakukan pengamanan pembangunan strategis. Ini adalah bentuk nyata menjaga arah pembangunan tetap berada dalam rel hukum, serta memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi rakyat,”KATA Gubernur.
Orang nomor satu di bumi para raja-raja ini juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan OPD agar merespons rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh Kejaksaan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran prosedural dan kecerobohan administratif dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis.
“Saudara-saudara telah diberi kepercayaan untuk mengelola pembangunan. Maka jagalah kepercayaan itu dengan kinerja yang terukur dan sikap yang bertanggung jawab. Jangan main-main dengan kepercayaan publik,” tegasnya.
Menurut Gubernur, pengamanan dari Kejati bukanlah bentuk intervensi, tetapi sebuah kemitraan strategis yang menjamin agar proses pembangunan berlangsung sesuai asas-asas good governance.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya kehadiran Kejaksaan sebagai pengawal sekaligus mitra sukses pembangunan. Ia menyebut bahwa pembangunan tanpa pengawasan hukum ibarat bangunan tanpa fondasi yang kokoh.
“Kita percaya, pembangunan yang kuat harus ditopang dengan pengawasan hukum yang tegas. Kejaksaan hadir bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat,” ujarnya.
Lewerissa berharap, sinergi yang telah terjalin antara Pemprov Maluku dan Kejaksaan Tinggi tidak hanya berhenti pada proyek strategis, tetapi juga diperluas ke agenda reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum secara menyeluruh di Provinsi Maluku.
“Mari kita jadikan forum seperti ini bukan hanya sebagai akhir dari proses pengawasan, tetapi sebagai awal dari komitmen berkelanjutan untuk membangun Maluku yang bersih, maju, dan bermartabat,” pungkasnya.
Exit Meeting ini menjadi penegasan bahwa pembangunan di Maluku tak hanya dituntut selesai, tetapi juga harus berkualitas dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Kolaborasi antara eksekutif dan aparat penegak hukum pun menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya rakyat.(MM-9)
