AMBON,MM. – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mengumumkan keberhasilan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Capaian ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden RI terkait pembentukan Koperasi Merah Putih secara nasional di seluruh desa dan kelurahan.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, hingga saat ini sebanyak 1.235 koperasi Merah Putih di Maluku telah terbentuk dan seluruhnya telah berbadan hukum. Capaian ini menjadi prestasi penting bagi Pemprov Maluku, mengingat tantangan yang dihadapi dalam proses pendiriannya tidaklah mudah.
“Tidak semua kabupaten/kota di Maluku memiliki notaris, padahal keberadaan notaris menjadi syarat mutlak dalam pembentukan koperasi. Namun dengan koordinasi yang baik, kita berhasil mewujudkan target ini,”kata Lewerissa dalam keterangannya di kantor Gubernur, Selasa (08/07/2025).
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam proses ini, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Ikatan Notaris Indonesia, hingga jajaran perangkat desa.
“Saya dan Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada Bupati, Wali Kota se-Maluku, Kakanwil Hukum Maluku, Ikatan Notaris Indonesia, dan semua pihak yang telah membantu. Tanpa dukungan semua pihak, pendirian koperasi Merah Putih ini tidak akan terealisasi,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih bukan untuk menjadi pesaing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada, melainkan akan berkolaborasi dan bersinergi untuk memperkuat ekosistem ekonomi di desa dan kelurahan.
“Koperasi Merah Putih hadir sebagai entitas ekonomi yang bersinergi dengan BUMDes. Tujuannya jelas, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sesuai dengan arahan Presiden,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Maluku, sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat sejalan dengan visi pembangunan nasional.(MM-9)
