AMBON, MM. – Arah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan. Pasalnya, alokasi belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembiayaan pembangunan aset dan infrastruktur daerah mengalami penyusutan drastis hingga 91,7 persen dibandingkan rancangan tahun sebelumnya.
Dari sebelumnya direncanakan mencapai Rp854,98 miliar dalam Rancangan KUA-PPAS 2026, belanja modal pada rancangan 2027 justru hanya dipatok Rp70,94 miliar. Artinya, terjadi penyusutan sebesar Rp784,04 miliar hanya dalam satu siklus perencanaan anggaran.
Penurunan tajam ini memunculkan pertanyaan serius mengenai ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur dasar, fasilitas publik, serta kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai wilayah Maluku.
Angka tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam dokumen Rancangan KUA-PPAS 2027 yang disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, kepada DPRD Provinsi Maluku.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,49 triliun.
Komposisinya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp675,11 miliar, pendapatan transfer Rp1,81 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp321,84 juta.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,30 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mendominasi dengan alokasi Rp2,03 triliun. Adapun belanja modal hanya memperoleh Rp70,94 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp190,79 miliar.
Komposisi ini memperlihatkan besarnya porsi anggaran yang terserap untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran, mengingat Maluku masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama konektivitas antarpulau, infrastruktur transportasi, jalan, jembatan, serta fasilitas pelayanan dasar.
Total Belanja Turun Rp1,47 Triliun
Penyusutan belanja modal tersebut berjalan beriringan dengan penurunan total belanja daerah. Dalam Rancangan KUA-PPAS 2026, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,77 triliun. Namun, pada rancangan 2027 jumlahnya turun menjadi Rp2,30 triliun atau berkurang sekitar Rp1,47 triliun.
Dengan demikian, pemerintah daerah menghadapi ruang belanja yang jauh lebih terbatas dibandingkan rancangan anggaran sebelumnya.
Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp1 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp189,44 miliar yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku Maluku Utara.
Besarnya kewajiban pembayaran cicilan pokok utang tersebut juga menjadi bagian penting yang perlu dicermati dalam melihat kemampuan fiskal daerah. Sebab, pembayaran kewajiban pembiayaan harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Gubernur Hendrik Lewerissa dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa Rancangan KUA dan PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Maluku untuk memperoleh kesepakatan bersama.
Ia berharap anggota DPRD dapat memberikan berbagai masukan dan pertimbangan guna mempertajam serta menyempurnakan dokumen kebijakan anggaran tersebut.
Gubernur juga berharap pembahasan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar tahapan penyusunan anggaran berikutnya berjalan optimal.
Namun, penurunan belanja modal hingga 91,7 persen semestinya tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen fiskal. DPRD perlu menguji secara terbuka dasar perhitungan, pertimbangan efisiensi, prioritas belanja, serta dampaknya terhadap agenda pembangunan daerah. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pemerintah provinsi menjaga percepatan pembangunan Maluku ketika alokasi belanja modal menyusut hampir seluruhnya?.
Sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, kebutuhan infrastruktur Maluku tidak dapat dipandang sebagai pelengkap anggaran. Jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga sarana pendukung ekonomi masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan pemerataan pembangunan.
Karena itu, pembahasan KUA-PPAS 2027 akan menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada kemampuan membiayai belanja rutin dan kewajiban utang, tetapi juga tetap memberikan ruang memadai bagi pembangunan.
Sebab, ketika belanja modal menyusut dari Rp854,98 miliar menjadi hanya Rp70,94 miliar, publik berhak mengetahui pembangunan apa yang masih dapat dikerjakan, proyek mana yang harus ditunda, dan bagaimana pemerintah memastikan masyarakat Maluku tidak menjadi pihak yang paling menanggung konsekuensi dari menyempitnya ruang fiskal daerah.(MM-9)















