AMBON, MM. – Percepatan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Gas Abadi Masela kembali menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Namun, di balik agenda besar investasi energi tersebut, kepastian penyelesaian hak masyarakat terdampak, khususnya pembayaran kompensasi tanaman di atas lahan proyek, masih menjadi salah satu persoalan yang harus dituntaskan.
Persoalan ini mengemuka dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., turut mendampingi Gubernur Maluku bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Pertemuan strategis itu juga dihadiri Sekretaris Daerah KKT, Kepala SKK Migas, serta jajaran pimpinan PT INPEX selaku pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek gas Abadi Masela.
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah kepastian pembayaran kompensasi tanaman milik masyarakat yang berada di atas lahan terdampak proyek. Pembayaran tersebut direncanakan dapat direalisasikan pada akhir November 2026.
Kepastian ini menjadi perhatian karena penyelesaian hak masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pengembangan proyek berskala nasional tersebut. Percepatan investasi tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis dan dukungan kelembagaan, tetapi juga penyelesaian persoalan sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
Jangan Sampai Investasi Besar Meninggalkan Persoalan Warga
Blok Gas Abadi Masela merupakan salah satu proyek strategis sektor energi yang memiliki arti penting bagi masa depan perekonomian Maluku. Karena itu, percepatan pengembangannya diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, besarnya nilai strategis proyek harus berjalan seiring dengan kepastian perlindungan hak masyarakat terdampak.
Pembayaran kompensasi tanaman yang direncanakan pada akhir November mendatang menjadi salah satu tahapan yang perlu dikawal bersama. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, SKK Migas, dan PT INPEX perlu memastikan proses tersebut berlangsung transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat Kepulauan Tanimbar juga membutuhkan kepastian bahwa kehadiran proyek gas raksasa tersebut tidak hanya menghadirkan aktivitas investasi, tetapi turut memberikan manfaat langsung bagi daerah dan penduduk setempat.
Melalui sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan, pengembangan PSN Blok Gas Abadi Masela diharapkan berjalan optimal.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek Masela tidak semata-mata diukur dari percepatan investasi dan pembangunan fasilitas industri. Penyelesaian hak masyarakat, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta dampak ekonomi yang dirasakan warga juga menjadi ukuran penting keberhasilan proyek strategis tersebut.
Maluku membutuhkan investasi yang membawa kemajuan, bukan sekadar proyek besar yang meninggalkan pekerjaan rumah sosial bagi masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam.(MM-3)















