AMBON, MM. – Ketidakpastian kepemimpinan pemerintahan Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), kian memantik keresahan masyarakat. Negeri adat yang dikenal memiliki sejarah panjang di Pulau Saparua itu dinilai mengalami kemunduran dalam berbagai sektor akibat belum ditetapkannya Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) definitif.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat Negeri Porto menyuarakan protes terbuka. Dalam aksi demonstrasi pada 26 Agustus lalu, warga yang dimotori Julius Nanlohy menyatakan ketidakpercayaan terhadap Camat Saparua dan Penjabat Sementara (Pjs) KPN Porto, Eduard Nanlohy.
Masyarakat mendesak Camat Saparua, sebagai perpanjangan tangan Bupati Maluku Tengah di tingkat kecamatan, segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencopot Eduard Nanlohy dari jabatan Pjs KPN Porto.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Warga menilai Pjs KPN tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal, terutama dalam mempersiapkan proses penjaringan calon KPN definitif. Berlarut-larutnya persoalan tersebut dinilai telah menghambat kepastian tata kelola pemerintahan negeri.
Selain persoalan kepemimpinan, masyarakat juga mempertanyakan sejumlah hal yang diduga berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Di antaranya, penggunaan dana retribusi air bersih milik masyarakat yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp500 juta, dugaan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, serta pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama beberapa tahun terakhir yang ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Seluruh persoalan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka dan pemeriksaan oleh aparat berwenang agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang semakin luas terhadap pemerintahan negeri.
Mantan Terpidana Korupsi Kembali Diusulkan?
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya usulan terhadap Abraham Nanlohy, yang akrab disapa Temy, mantan KPN Porto, untuk kembali menduduki jabatan kepala pemerintahan negeri.
Abraham diketahui pernah tersangkut perkara korupsi Dana Desa Porto periode 2015–2017 dan telah menjalani hukuman pidana berdasarkan perkara tersebut.
Wacana pengusulan kembali mantan KPN itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan dasar pertimbangan dan mekanisme yang digunakan dalam proses pengusulan calon pemimpin negeri, terutama terkait persyaratan administrasi, rekam jejak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat berharap proses penetapan KPN Porto tidak menjadi ruang kompromi kepentingan kelompok tertentu, melainkan benar-benar mengutamakan integritas, kapasitas, dan legitimasi adat.
Bupati Diminta Tetapkan KPN Definitif
Di tengah polemik tersebut, masyarakat Porto meminta Bupati Maluku Tengah segera mengambil keputusan untuk mengakhiri ketidakpastian kepemimpinan pemerintahan negeri.
Nama purnawirawan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Cory Nanlohy disebut sebagai figur yang diharapkan masyarakat untuk memimpin Negeri Porto sebagai KPN definitif.
Warga menilai Cory Nanlohy memiliki kapasitas dan pengalaman dalam berbagai bidang. Selain itu, masyarakat menyebut yang bersangkutan memiliki garis keturunan dari mata rumah parentah, yang menurut mereka merupakan salah satu unsur penting dalam mekanisme penentuan kepala pemerintahan negeri adat sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Namun, penetapan KPN definitif tetap harus dilakukan melalui mekanisme adat dan pemerintahan serta memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku.
Bagi masyarakat Porto, persoalan ini bukan sekadar pergantian seorang pejabat. Lebih dari itu, menyangkut kepastian pemerintahan, penghormatan terhadap tatanan adat, pemulihan kepercayaan publik, serta masa depan pembangunan negeri.
Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan
Tak hanya mendesak Bupati Maluku Tengah, masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri Ambon melalui Cabang Kejaksaan Negeri di Saparua segera menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negeri Porto.
Dugaan penyalahgunaan retribusi air bersih, penyaluran bantuan sosial, serta pengelolaan DD dan ADD perlu ditelusuri secara transparan dan profesional. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat kerugian keuangan negara maupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana tersebut.
Masyarakat menginginkan agar seluruh persoalan tidak berhenti pada perdebatan dan saling tuding, tetapi ditindaklanjuti melalui proses hukum berdasarkan bukti dan fakta.
Kini, perhatian masyarakat tertuju kepada Bupati Maluku Tengah. Pemerintah daerah dituntut tidak membiarkan ketidakpastian kepemimpinan terus berlarut-larut, sementara berbagai persoalan sosial, pemerintahan, dan dugaan penyimpangan keuangan belum memperoleh penyelesaian.
Negeri Porto membutuhkan pemimpin definitif yang memiliki legitimasi adat, kapasitas pemerintahan, dan integritas. Sebab, ketika kepemimpinan kehilangan kepercayaan rakyat, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan seorang KPN, melainkan masa depan sebuah negeri adat.(MM-01)
