AMBON,MM. – Maluku masuk dalam daftar wilayah yang diprioritaskan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk percepatan aktivasi unit layanan gizi. Kebijakan tersebut menyasar daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk wilayah dengan angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi sekitar 1.700 unit yang siap diaktifkan secara bertahap di berbagai daerah.
“Kami sudah mengantongi ada 1.700 yang siap diaktifkan di daerah 3T dan daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali,” kata Sudaryono dalam kunjungannya di Ambon, kemarin.
Menurut dia, percepatan aktivasi menjadi perhatian BGN karena kebutuhan layanan gizi di sejumlah daerah masih cukup besar. Pemerintah menargetkan unit-unit tersebut dapat segera beroperasi, terutama di kawasan yang masuk dalam kategori prioritas.
Maluku menjadi salah satu daerah yang disebut secara khusus bersama Papua, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah-wilayah tersebut diprioritaskan karena memiliki daerah 3T sekaligus menghadapi persoalan stunting dengan tingkat tinggi.
“Kami berharap dalam waktu secepatnya, karena memang kami lagi kejar itu. Kemudian wilayah Maluku, Papua, Maluku Utara, NTT yang stuntingnya tinggi di daerah 3T kami prioritaskan untuk kami buka dulu dan secara bertahap nanti dibuka yang lain,” ujar Sudaryono.
Prioritas tersebut menunjukkan bahwa aktivasi unit layanan tidak hanya mempertimbangkan kesiapan fasilitas, tetapi juga kondisi kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Daerah dengan tantangan geografis dan persoalan gizi yang lebih tinggi menjadi sasaran awal pembukaan layanan.
Untuk Maluku, kebijakan ini menjadi penting mengingat karakter wilayah kepulauan membuat akses terhadap layanan dasar tidak selalu mudah dijangkau secara merata. Kehadiran unit layanan gizi di daerah prioritas diharapkan dapat memperkuat jangkauan program pemerintah hingga masyarakat di wilayah 3T.
BGN selanjutnya akan melakukan aktivasi secara bertahap. Setelah wilayah prioritas, termasuk Maluku, Papua, Maluku Utara dan NTT, pembukaan unit akan dilanjutkan ke daerah lainnya sesuai kesiapan dan kebutuhan.
Dengan skema tersebut, sebanyak 1.700 unit yang telah diidentifikasi BGN akan menjadi bagian dari upaya memperluas pelaksanaan program gizi nasional, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan stunting dan keterbatasan akses layanan.(MM-9)
