AMBON, MM. – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kominfo dan Persandian memfasilitasi diskusi strategis tingkat tinggi: Focus Group Discussion (FGD) hasil kolaborasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Universitas Pattimura. Kegiatan berlangsung di Ruang Vlissingen Balai Kota, Kamis (20/8/2026), mengangkat tema “Peran Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Mewujudkan Pemerintahan Cerdas Ambon”.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Ronald H. Lekransy selaku pembuka sekaligus pemateri kunci, menegaskan tantangan yang harus dipecahkan: mulai kepadatan penduduk, beban layanan kesehatan, tata ruang, sampah, kemacetan, hingga lemahnya penyatuan sistem layanan antarinstansi.
“Jangan salah paham: Smart City bukan sekadar membuat fitur baru. Ini soal mengubah cara kerja pemerintahan secara total dengan bantuan teknologi. Jalannya pun terukur: mulai pemilihan langkah, perencanaan, uji coba, penilaian, hingga pembaruan—berlandaskan lima pilar: Teknologi, Tata Kelola, Data, Manusia, dan Keberlanjutan,” tegasnya.
Lekransy pun membanggakan capaian Ambon: sejak dimulai 2017, program ini merangkum enam dimensi—Pemerintahan, Ekonomi, Kehidupan, Masyarakat, Lingkungan, dan Pencitraan Cerdas. Pada evaluasi nasional 2025, Ambon berhasil masuk 10 besar nasional dengan skor 3,6 dari 4. “Prestasi ini bahan bakar kita untuk terus melompat lebih jauh,” ujarnya.
Teknologi Harus Berakar pada Jiwa Maluku
Guru Besar FISIP Unpatti Prof. Jusuf Madubun memperdalam makna kota cerdas:
“Teknologi hanyalah alat. Intinya: ubah data jadi wawasan, wawasan jadi keputusan, keputusan jadi layanan, dan layanan jadi kepercayaan rakyat.” Ia mengingatkan, pembaruan birokrasi tak boleh meninggalkan budaya serta kearifan lokal, dan harus bergerak pasti dari pola lama menuju sistem yang terhubung, berbasis fakta, serta berpusat sepenuhnya pada kepentingan warga.
Riset Dukung Partisipasi Warga
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Andreas Pandiangan menjelaskan kajian ini didukung hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI tahun 2026. Tujuannya merumuskan strategi komunikasi dan birokrasi yang pas bagi karakter Ambon, sekaligus membuka ruang seluas-luasnya agar warga bisa ikut menyuarakan gagasan dalam pengambilan kebijakan. “Kita ingin bangun fondasi birokrasi digital yang benar-benar milik dan bermanfaat bagi seluruh warga Ambon,” pungkasnya. (MM10)
