AMBON, MM. — Tekanan terhadap biaya hidup masyarakat Maluku kembali meningkat pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat inflasi bulanan (month tomonth/m-to-m) mencapai 1,49 persen, didorong terutama oleh kenaikan tarif transportasi dan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok.
Data tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, saat merilis Berita Resmi Statistik (BRS) di Kantor BPS Provinsi Maluku, Rabu (1/7/2026).
Selain inflasi bulanan, BPS juga mencatat inflasi tahun kalender (year-to-date/y-to-d) sebesar 2,85 persen, sedangkan inflasi tahunan (year-on-year/y-o-y) mencapai 3,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,98.
Menurut BPS, kenaikan harga yang terjadi pada Juni memperlihatkan tekanan inflasi masih cukup kuat di berbagai kelompok pengeluaran masyarakat.
Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan mencapai 9,87 persen, disusul kelompok kesehatan sebesar 6,49 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,38 persen, serta makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,31 persen.
Kenaikan juga terjadi pada kelompok pendidikan sebesar 2,84 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,57 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,06 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,70 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,91 persen.
Di sisi lain, terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga, yakni pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi 1,54 persen, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang turun 0,08 persen.
Dalam pemaparan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, dijelaskan bahwa secara tahunan inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 4,03 persen dengan IHK 115,85.
Sementara itu, Ambon mencatat inflasi tahunan sebesar 3,78 persen dengan IHK 115,06, menjadikannya daerah dengan tingkat inflasi terendah di Provinsi Maluku pada periode yang sama.
Capaian inflasi Juni 2026 menunjukkan tekanan harga masih menjadi tantangan bagi perekonomian daerah. Kenaikan biaya transportasi yang diikuti meningkatnya harga pangan diperkirakan akan terus memengaruhi daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan stabilisasi pasokan dan pengendalian harga di pasar.
Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan terus memperkuat langkah pengendalian, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi barang, ketersediaan pasokan pangan, serta stabilitas harga komoditas strategis agar laju inflasi tetap terkendali pada bulan-bulan berikutnya(MM-3)
