AMBON,MM. – Polemik antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan PT Spice Islands Maluku (PT SIM) memanas. Perusahaan perkebunan pisang Abaka itu memutuskan hengkang dari SBB usai Bupati Asri Arman menghentikan sementara operasional mereka.
Keputusan drastis ini kian jelas setelah PT SIM mengirimkan surat resmi kepada Bupati SBB. Dalam surat tersebut, manajemen meminta penerbitan dokumen resmi yang menyatakan bahwa investasi mereka di wilayah itu tidak dapat dilanjutkan. Alasan perusahaan, sengketa lahan dengan Dusun Pelita Jaya, Kecamatan Seram Barat, tak kunjung mendapat kepastian hukum.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa langsung merespons cepat kabar tersebut. Ia menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk memanggil Bupati SBB, Asri Arman, Ketua DPRD, dan pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
“Saya catat ini. Besok saya memanggil Bupati, Ketua DPRD, dan perangkat terkait ke Kantor untuk membicarakan sekaligus mengklarifikasi alasan PT SIM mengancam hengkang dari SBB,” tegas Hendrik kepada wartawan usai membuka, Rakor Badan Pendapatan Daerah di Ambon, Rabu (13/8/2025).
Hendrik mengingatkan bahwa ia bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku telah turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu.
“Kami sudah bicara dengan semua pihak manajemen perusahaan, pekerja, raja-raja, tokoh agama, pemuda, tokoh adat, dan masyarakat. Intinya, kami mendukung penuh agar investasi tetap berjalan,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi bukan hanya untuk PT SIM, tetapi berlaku bagi seluruh investor yang beroperasi di Maluku secara benar, patuh aturan, beretika, dan bertanggung jawab.
“Investasi itu penting untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kalau bukan dari investasi, dari mana kita mendapatkan sumber pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan?,” tegasnya.
Ia menambahkan, menciptakan iklim investasi yang sehat dan positif adalah kewajiban pemerintah. “Atmosfer yang konstruktif itu kuncinya. Besok kita akan duduk bersama, mencari solusi terbaik agar persoalan ini tidak mengorbankan kepentingan daerah dan masyarakat,” kata Hendrik.
Meski mengaku kecewa dengan perkembangan terakhir, Gubernur optimistis polemik ini dapat diselesaikan. Ia menegaskan, dialog antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak perusahaan harus difokuskan pada kepentingan masyarakat, kelangsungan investasi, dan keberlanjutan ekonomi daerah.
“Percayalah, kita akan upayakan agar investasi tetap berada di SBB. Pemerintah Provinsi akan berbicara langsung dengan manajemen PT SIM dan memastikan masalah ini tidak membuat investor rentan meninggalkan Maluku,” pungkasnya.(MM-9)
