AMBON,MM. – Kondisi pendidikan di sejumlah daerah di Maluku masih sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena minimnya perhatian pemerintah Provinsi Maluku, dalam menunjang sarana dan prasarana pendidikan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Seperti yang terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Dari hasil reses yang dilakukan anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach di daerah yang dikenal dengan semboyan “Kalwedo”, ditemukan masih ada sekolah yang belum tersentuh bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Salah satunya SMA 9 yang berada di pusat ibukota Kabupaten, Moa, Kecamatan Babar Timur, Babar Barat. Kondisi gedung SMA 9 sangat memprihatinkan, karena mengalami kerusakan setelah diterjang badai tropis sejak tahun 2019 lalu.
Gedung tersebut belum juga diperbaiki agar nyaman bagi para siswa.
Wakil rakyat ini juga menemukan sejumlah SMK yang tidak dilengkapi dengan fasilitas praktek yang memadai, sehingga dikhawatirkan lulusan tidak bisa didorong untuk bersaing ke dunia industri, termasuk menciptakan tenaga terampil dalam menekan angka pengangguran terbuka di Maluku yang sudah semakin tinggi.
“Dalam rapat komisi pada akhir tahun kemarin, beta (saya) sudah sampaikan untuk perlu mendapat perhatian serius terkait infrastruktur maupun semua fasilitas yang dibutuhkan semua sekolah. Hal ini kiranya mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan, karena kalau tidak diperhatikan maka generasi kita tidak akan bisa bersaing dengan generasi di provinsi lainnya,” kata Noach kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (07/01/2025).
Tak hanya pendidikan, Noach juga menemukan pelayanan di bidang kesehatan yang masih jauh dari apa yang diharapkan.
Diakuinya, dengan APBD yang kecil, Pemerintah Kabupaten MBD tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan, sehingga butuh dukungan pemerintah provinsi. Mulai dari tenaga dokter untuk wilayah terpencil, hingga fasilitas alat kesehatan, termasuk ambulance untuk melayani masyarakat.
Kemudian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan merangkul generasi muda untuk berwirausaha. Apalagi dengan penghentian tenaga honorer dialihkan ke PPPK, artinya lulusan baru tidak ada lagi berpeluang untuk bekerja di instansi pemerintah tanpa melalui proses tes. Maka salah satunya solusinya, adanya bantuan wirausaha kepada generasi muda.
“Jadi selain melalui BUMDES, harus ada bantuan pemerintah termasuk dari provinsi, sehingga bisa membantu menaikan ekonomi rakyat,”ucapnya.
Begitu juga di sektor pariwisata, perlu adanya sentuhan pemerintah dalam penyiapan fasilitas destinasi wisata. Apalagi pariwisata merupakan faktor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Yang perlu mendapat perhatian, karena sektor parwisata mendorong berbagai sektor. Dimana sektor ekonomi akan tumbuh. Bagaimana kita menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang ekonomi masyarakat disana. Hal ini kiranya menjadi perhatian pemerintah provinsi,”pintanya.(MM-9)
