AMBON, MM. – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) fraksi DPR, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota, berlangsung di Hotel Pacific Ambon, Minggu (01/06/2025).
Rakor fraksi dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan ini menjadi momen konsolidasi ideologis sekaligus penguatan arah perjuangan politik partai ke depan.
Rakor fraksi dengan tema “Terus Berjuang Untuk Maluku yang Sejahtera” ini dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kehormatan partai, Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP, Benhur G. Watubun, fungsionaris PDIP serta anggota legislatif dari fraksi PDIP se-Maluku.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun dalam sambutannya menekankan pentingnya seluruh kader untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila menjadi dasar konservasi bagi perjuangan kita sekaligus penuntun bagi arah gerakan politik kita. Ideologi kita adalah Pancasila, dan Pancasila yang kita pegang adalah Pancasila 1 Juni 1945,” kata Benhur
Menurutnya, rakor fraksi PDI Perjuangan hari ini dilaksanakan dengan makna yang sangat strategis karena bertepatan dengan 1 Juni 2025, hari lahir Pancasila.
Dan meskipun Pancasila banyak ditafsirkan dengan beragam pandangan oleh para ahli, tapi bagi PDIP bahwa pancasila yang di pegang dan peringati adalah pancasila sebagaimana yang digagas oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
Benhur juga menyoroti terkait kondisi masyarakat Indonesia yang kini menghadapi berbagai persoalan yang belum terselesaikan di tingkat pusat dan dampaknya telah menular ke tingkat daerah.
Banyak kebijakan yang dilaksanakan di pusat tidak memiliki arah implementasi yang jelas di tingkat bawah. Karena itu, rapat hari ini memiliki makna penting untuk PDIP merumuskan sikap politik kedepan.
Sikap politik ini tentu harus lahir dalam bingkai demokrasi. Namun kita harus mampu menggagas solusi dari berbagai persoalan yang terjadi di daerah. Hal ini harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab PDIP dalam menjaga marwah dan arah perjuangan partai, baik melalui jalur struktural maupun kinerja fraksi.
“Kita memiliki kewajiban sebagai wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kita harus selaras dalam menentukan langkah bersama dalam mengawal seluruh kebijakan partai yang telah dipersiapkan secara struktural. Tugas kita adalah mengamankan kebijakan pusat, tetapi peran fraksi sangat strategis untuk mengkolaborasikan seluruh kepentingan di tingkat pemerintahan,” tekannya
Sebagai konsolidasi penjaga pemerintahan, lanjut Benhur, PDIP harus merumuskan langkah-langkah konkret yang menjadi penjabaran dari perintah partai serta mengikuti pijakan pemerintah, sebagaimana instruksi Ketua Umum Partai, Megawati Soekarno Putru.
Namun demikian, partai juga memiliki tugas untuk menyuarakan langkah-langkah kritis, untuk memberi solusi, bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang tidak bermuara pada kepentingan rakyat.
“Karena kita bicara soal rakyat dan nasibnya, kita memiliki perjuangan yang stabil. Kita tidak bisa hanya menjadi bagian dari proses formal yang sekadar mengamini keputusan-keputusan.
Kita harus tampil berbeda, mengambil peran politis dalam merumuskan dan memperjuangkan kebijakan. Bila perlu, produk politik kita pun harus berbeda dalam pengambilan kebijakan untuk menemukan solusi yang lebih berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (MM10)
