PIRU,MM. – Haji Abd. Rauf Latulumamina, tokoh politik dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang dianggap kurang akurat dan berpotensi menyesatkan publik, khususnya polemik PT Spice Islands Maluku (SIM).
Latulumamina menyampaikan, Bupati Asri Arman tidak pernah mencabut izin operasional PT SIM. Perusahaan tersebut masih memiliki izin yang sah untuk beroperasi.
Bupati hanya meminta PT SIM untuk menangguhkan sementara kegiatan operasional mereka di lahan-lahan yang masih dalam sengketa dengan masyarakat setempat.
“Keputusan Bupati Asri Arman untuk menangguhkan sementara operasional PT SIM di lahan yang bermasalah adalah langkah yang sangat tepat dan bijaksana. Ini dilakukan untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar, mengingat di lokasi tersebut pernah terjadi insiden yang merenggut nyawa warga. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegas Latulumamina.
Lebih lanjut, Latulumamina membantah isu yang menyebutkan bahwa Bupati Asri Arman mempersoalkan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT SIM. Ia mempertanyakan sumber informasi yang digunakan oleh media, karena hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten SBB tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait masalah AMDAL PT SIM.
Menanggapi penyebutan profil PT SIM sebagai anak perusahaan REA Holding yang memiliki reputasi global, Latulumamina justru mempertanyakan mengapa perusahaan sebesar itu tidak melakukan uji tuntas (due diligence) yang komprehensif sebelum menjalin kerjasama dengan masyarakat Desa Kawa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen PT SIM terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
Latulumamina juga menegaskan bahwa permasalahan PT SIM bukanlah isu baru yang muncul sejak kepemimpinan Bupati Asri Arman. Persoalan ini telah ada sejak tahun 2018, di era kepemimpinan bupati sebelumnya, dan menjadi “warisan” masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Ia menambahkan bahwa rencana PT SIM untuk hengkang dari SBB bukan hanya disebabkan oleh konflik di Pelita Jaya, melainkan akumulasi dari berbagai permasalahan lahan di Hatusua, Nuruwe, Kamal, dan Kawa.
Menurutnya, pihak PT SIM telah memberikan klarifikasi terkait surat permohonan pengembalian aktivitas yang mereka ajukan kepada Bupati, namun tidak memiliki niat yang serius untuk meninggalkan SBB dalam waktu dekat. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pada tanggal 12 Agustus lalu, perwakilan PT SIM dan anggota DPRD SBB masih turun ke lapangan untuk meninjau lahan yang rencananya akan diserahkan oleh pemilik lahan kepada PT SIM. Ia juga mengimbau agar masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang menyesatkan.(R-L)
