AMBON.MM, – Peserta Kursus Tata Kelola dan Kebijakan Publik untuk Pemerintah Daerah (Governance and Public Policy for Sub-National Government) mengunjungi Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Post-course Workshop untuk Studi Singkat Tata Kelola dan Penyusunan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia Bagian Timur, yang diselenggarakan oleh Australia Awards di Indonesia bekerja sama dengan SKALA Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar.
Kunjungan bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam bidang kebijakan publik, digitalisasi, dan administrasi pemerintahan, dengan fokus khusus pada wilayah Indonesia Timur. Sebanyak 27 peserta dari berbagai institusi l antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Sekretariat Daerah, Bappeda/Bapperida, BRIDA, Inspektorat, serta Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Komunikasi dan Informatika – turut serta dalam kegiatan ini. Sebelumnya, para peserta telah menyelesaikan program pembelajaran selama dua minggu di University of Queensland, Australia, pada 6–17 Oktober 2025.
Desa Hunuth dipilih sebagai lokasi kunjungan karena termasuk salah satu dari 15 desa/negeri yang didampingi Yayasan Rumah Generasi, mitra lokal Yayasan BaKTI dalam Program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (Program INKLUSI).
Sebagai pelaksana Program INKLUSI-BaKTI di Ambon, Yayasan Rumah Generasi bekerja sama erat dengan Pemerintah Kota Ambon, OPD terkait, DPRD Kota Ambon, jurnalis/media, serta masyarakat melalui Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi yang telah terbentuk secara terstruktur.
Di Desa Hunuth, Pokja Inklusi berperan aktif dalam mendampingi kasus kekerasan dan perlindungan sosial, serta terhubung langsung dengan pemerintah desa dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Ambon. Berkat dukungan kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon, Pokja Inklusi juga telah diakui sebagai lembaga desa yang berhak menerima alokasi dana desa.
Selain menangani kasus-kasus spesifik, Pokja Inklusi juga membantu kelompok rentan dan marginal yang sebelumnya tidak terdata, tidak memiliki administrasi kependudukan, serta belum mendapatkan akses ke bantuan sosial pemerintah atau layanan lembaga terkait. Lebih jauh, Pokja Inklusi menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam proses perencanaan dan penganggaran, dengan terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan tingkat desa.
Untuk mendukung tata kelola berbasis data, Desa Hunuth juga mengembangkan Pangkalan Data Desa berbasis web yang didukung oleh Program INKLUSI bekerja sama dengan Perdikan-Insist Yogyakarta. Pangkalan data ini mencakup informasi lengkap tentang kelompok rentan dan marginal, dengan target selalu diperbarui secara berkala agar dapat dijadikan dasar perencanaan dan penganggaran desa yang lebih inklusif dan tepat sasaran.Melalui kunjungan praktis ini.(MM10)
