AMBON,MM. – Blok Masela di Kepulauan Tanimbar adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi raksasa yang diharapkan menjadi motor penggerak energi Indonesia. Setelah pembangunan fasilitas selesai dan Blok Masela resmi beroperasi, akan terbentuk struktur pengelolaan baru mulai dari direktur lapangan, komisaris proyek, tenaga ahli, hingga teknisi professional yang menangani eksplorasi dan produksi gas. Sejauh ini, program beasiswa, pelatihan, dan peningkatan kapasitas memang sudah berjalan. Tetapi itu belum menjawab pertanyaan paling mendasar yaitu apakah anak-anak Tanimbar akan benar- benar menempati kursi strategis dalam operasional Blok Masela, atau hanya jadi buruh kasar di tanah sendiri?
Kami menilai bahwa keterlibatan putra-putri Tanimbar dalam posisi strategis bukan lagi sekadar opsi, melainkan harga mati. Tanpa itu, Blok Masela hanya akan menjadi wajah baru eksploitasi sumber daya tanpa keadilan.
Terkait dengan kondisi tersebut, bertempat di Gong Perdamaian (GP) Maluku, Senin, 25/8/2025, Koalisi Cipayung Plus Maluku KNPI PROVINSI MALUKU, GMKI (GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA), HMI (HIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA), PMII (PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA), KAMMI (KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA), PMKRI (PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA), SEMMI (SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA), KMHDI (KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA), PMPI (PERSATUAN MAHASISWA PENCINTA TANAH AIR INDONESIA), IMM (IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH) menyampaikan 5 Tuntutan:
Pertama. Wajib Ada Anak Tanimbar di Kursi Strategis Pengelolaan Blok Masela Kami mendesak Kementrian ESDM memastikan keterwakilan putra-putri Tanimbar, di Jabatan Direktur/Komisaris dan Posisi manajerial utama pada saat Blok Masela mulai berproduksi.
Kedua. Tenaga Ahli dan Profesional Lokal Harus Masuk Struktur Operasional Kami menuntut porsi nyata bagi tenaga ahli dan profesional Tanimbar di bidang hukum, teknik. geologi, lingkungan, perencanaan, hingga manajemen operasional Blok Masela. Kapasitas SDM lokal ada, tinggal kemauan politik negara untuk menempatkannya.
Ketiga. Unsur Tanimbar Harus Hadir di Level Teknis Produksi dan Pengerjaan Dalam tahap eksplorasi, konstruksi, hingga produksi gas, tenaga kerja teknis dari Tanimbar harus dilibatkan. Transfer keterampilan langsung hanya mungkin terjadi jika anak daerah benar-benar terjun di jantung operasi Blok Masela.
Keempat. Tolak Pola Eksploitasi yang menyingkirkan Anak Daerah Kami menolak Blok Masela dijadikan sekadar lading energi nasional tanpa ruang bagi masyarakat lokal. Jika posisi strategis dikuasai pihak luar, maka ini bukan pembangunan, melainkan kolonialisme energy dengan wajah baru.
Kelima. Negara Wajib Mengikat dengan Regulasi Keberpihakan Kementerian ESDM harus membuat aturan jelas yang menjamin keterlibatan anak Tanimbar distruktur pengelolaan Blok Masela. Tanpa regulasi ini, keterwakilan hanya akan jadi janji kosong. Negara wajib hadir mengawal keadilan energi untuk Maluku.
Selanjutnya dari ke 5 tuntutan tersebut Koalisi Cipayung Plus Maluku KNPI Provinsi Maluku menyatakan sikap mendesak Kementerian ESDM memastikan putra-putri asli Tanimbar wajib ditempatkan pada posisi strategis dalam pengelolaan Blok Masela, baik di PT Inpex Masela maupun BUMN terkait.
Mengakhiri tuntutannya, Koalisi Cipayung Plus Maluku menegaskan bahwa keterwakilan anak daerah di posisi strategis pengelolaan Blok Masela adalah kewajiban moral, politik, dan hukum. Maluku tidak boleh hanya jadi penonton di tanah sendiri. Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap mengawal dengan advokasi politik, aksi massa, dan langkah-langkah hukum. Blok Masela harus menjadi simbol keadilan energi, bukan sumber luka baru bagi rakyat Maluku. (MM-3)
