AMBON.MM. – Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar di kabupaten/kota se-Maluku kian menguat sebagai momentum krusial yang bukan hanya menentukan arah organisasi, tetapi juga menguji kualitas moral kepemimpinan di tubuh partai.
Akademisi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Hobarth Williams Soselisa, menegaskan bahwa Musda Golkar saat ini harus dimaknai lebih dari sekadar proses pemilihan ketua.
“Musda ini adalah ujian martabat. Bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana proses itu berlangsung dan nilai apa yang dipegang. Apakah kader dihargai sebagai subjek, atau hanya dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurut Hobarth, kepemimpinan partai yang sehat harus dibangun di atas fondasi penghargaan terhadap kader. Ia mengingatkan bahwa dalam banyak organisasi, kegagalan bukan semata karena lemahnya strategi politik, melainkan karena rusaknya relasi internal akibat minimnya penghargaan terhadap individu.
Mengacu pada perspektif kesejahteraan sosial, ia menjelaskan bahwa kebutuhan akan penghargaan merupakan faktor penting dalam membangun loyalitas dan produktivitas organisasi.
“Kalau kader merasa dihargai, mereka akan bekerja dengan kesadaran dan loyalitas. Tapi kalau mereka merasa dimanfaatkan atau dipinggirkan, maka yang muncul adalah apatisme bahkan konflik internal,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga proses Musda tetap demokratis, transparan, dan inklusif. Setiap kandidat, kata dia, harus diberi ruang yang setara untuk berkompetisi secara sehat berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, bukan karena kekuatan modal atau kedekatan politik semata.
“Musda harus menjadi ruang keadilan. Tidak boleh ada praktik yang menutup peluang kader lain. Karena dari proses yang adil itulah lahir pemimpin yang punya legitimasi moral,” tegasnya.
Lebih jauh, Soselisa menilai bahwa konteks Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan berbagai tantangan pembangunan membuat peran partai politik menjadi sangat strategis. Karena itu, figur ketua DPD II yang terpilih nantinya harus mampu menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan publik.
“Kalau pemimpinnya lahir dari proses yang tidak sehat, maka kepercayaan publik juga akan lemah. Tapi kalau prosesnya bermartabat, maka dia punya kekuatan moral untuk memperjuangkan masyarakat,” katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa Musda Golkar Maluku saat ini berlangsung di tengah evaluasi atas kemunduran partai dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini, menurutnya, harus dijadikan refleksi bersama untuk membangun kembali kepercayaan, baik di internal kader maupun di mata publik.
“Golkar tidak hanya butuh pemimpin yang kuat secara politik, tetapi juga yang mampu memanusiakan kader dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Di situlah letak kebangkitan yang sesungguhnya,” tutupnya.
Musda Golkar Maluku pun kini tidak hanya menjadi ajang perebutan kursi kepemimpinan, tetapi juga penentu arah, apakah partai akan bangkit dengan menjunjung nilai martabat, atau terus terjebak dalam pola lama yang berorientasi pada kekuasaan semata.(MM-9)
