AMBON, MM. – Satu prestasi lagi dicapai Pemerintah Kota Ambon, yang dipimpin Bodewin Wattimena, akhirnya bisa membawa kota Ambon keluar, dari status disclaimer selama 3 tahun berturut-turut menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dalam tata kelola keuangan di Pemerintahan Kota Ambon.
Kota Ambon menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahul Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung pada hari Kamis (26/6/2925), di lantai 2 Gedung BPK Perwakilan Maluku, Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, hadir langsung dalam acara tersebut untuk menerima LHP. Serta luapkan rasa syukur atas capaian pengelolaan keuangan kota Ambon.
“Kami bersyukur atas hasil pemeriksaan ini. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah dibanding tahun sebelumnya,” kata Bodewin dalam keterangannya kepada wartawan usai menerima LHP.
Opini WDP menjadi motivasi seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus bersemangat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Walikota juga, menekankan, bawa Pemeritah kota Ambon telah berupaya keras untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan dengan dukungan serta arahan dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
Oleh karena itu Pemerintah Kota Ambon akan terus berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan,
Sementara itu BPK Perwakilan Provinsi dalam laporannya menyampaikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti perbaikan dalam pencatatan aset dan penguatan sistem pengendalian internal.
Dengan hasil ini walikota Ambon berharap, kedepannya Kota Ambon bisa lebih baik lagi .Sehingga bisa mencapai laporan wajar tanpa pengecualiaan
Perlu diketahui pembaca penyerahan laporan WDP ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BPK Perwakilan Maluku, ketua DPRD kota Ambon, Sekretaris Daerah Kota Ambon, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah wartawan. (MM10)
