AMBON,MM.- Isu transparansi pengelolaan proyek dan perlindungan hak masyarakat adat mengemuka dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar di depan kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (2/2/2026) lalu.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Inpex Corporation selaku operator Proyek LNG Blok Masela agar menghormati hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) serta lebih terbuka dalam menangani persoalan sosial di wilayah terdampak. Aksi yang sempat diwarnai pembakaran ban bekas itu mendapat pengawalan aparat kepolisian.
Koordinator lapangan, Simon Batmamolin, menyatakan bahwa proyek LNG Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sekitar 20,94 miliar dolar AS atau setara Rp345,51 triliun (kurs Rp16.500 per dolar AS). Menurutnya, proyek yang ditargetkan beroperasi pada 2025–2026 tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan, terutama terkait hak ulayat dan tanah adat masyarakat Tanimbar.
“Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat asli Tanimbar serta memicu kesenjangan sosial,” ujarnya dalam orasi. Aliansi juga menyoroti dugaan kurangnya pelibatan pengusaha lokal asli Tanimbar dalam proyek tersebut.
Mereka meminta agar peluang usaha dan kemitraan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, melainkan benar-benar memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, massa mendesak SKK Migas sebagai pengawas cost recovery untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen proyek di Indonesia serta memfasilitasi dialog terbuka antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan di Tanimbar.
Mereka juga menyinggung dugaan adanya praktik tidak sehat dalam penentuan kontraktor dan subkontraktor, termasuk dugaan intervensi oknum pemerintah daerah. Namun, tudingan tersebut belum disertai bukti resmi dan diharapkan dapat diklarifikasi melalui forum dialog yang difasilitasi otoritas terkait. Aliansi menegaskan, langkah evaluasi dan keterbukaan sangat penting guna menjaga kelancaran pembangunan proyek strategis nasional di wilayah yang dikenal sebagai “Bumi Duan Lolat”. “Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Simon.(MM)
