AMBON, MM. – Pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Maret 2025, kondisi manajemen Bank Maluku Malut dikabarkan kian tak terkendali. Direktur Utama (Dirut), Syahrisal Imbar disebut menjalankan kepemimpinan yang tidak disiplin dan minim pengawasan, hingga memicu berbagai persoalan internal yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kepercayaan nasabah.
Sumber internal menyebut, sejak Maret hingga kini, aktivitas Dirut didominasi perjalanan dinas tanpa kendali yang jelas.
“Dalam sebulan bisa 20 hingga 22 hari kerja di luar daerah, bahkan ada bulan di mana beliau hanya muncul satu hari di kantor, atau sama sekali tidak ada,” ungkap sumber, kamis (9/10).
Akibat frekuensi perjalanan yang tinggi, sejumlah pekerjaan urgen di kantor pusat terbengkalai. Banyak tugas yang seharusnya didelegasikan kepada kepala divisi justru ditangani langsung oleh Dirut di luar mekanisme kerja yang berlaku.
Ironisnya, Komisaris Utama, Nadjib Bachmid disebut tidak pernah menegur atau memberikan peringatan atas pola kerja yang dinilai tidak efisien itu.
“Fungsi kontrol manajemen tidak berjalan. Kepemimpinan selama ini tidak menunjukkan hasil nyata, justru membuat banyak pekerjaan prinsip tertunda,” ujar sumber tersebut.
Salah satu dampak paling dirasakan publik adalah terganggunya layanan BI-Fast Bank Maluku Malut. Dalam lima bulan terakhir, sistem pembayaran cepat yang seharusnya mempermudah transaksi masyarakat justru tidak lagi berfungsi optimal. Nasabah mengeluhkan layanan BI-Fast yang sering tidak aktif, membuat mereka terpaksa menggunakan sistem Real Time Online (RTO) dengan biaya transfer Rp6.500, jauh lebih mahal dibanding tarif BI-Fast sebesar Rp2.500.
“Banyak nasabah akhirnya enggan menggunakan mobile banking Bank Maluku karena biaya mahal dan sistemnya sering error,”katanya.
Padahal, layanan BI-Fast merupakan bagian penting dari strategi perbankan nasional untuk menekan biaya transaksi dan memperkuat inklusi keuangan. Ketidakstabilan layanan ini dinilai sebagai pertanda buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap bank berplat merah itu.
“Kalau dibiarkan, nasabah besar bisa pindah ke bank lain. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal kepemimpinan dan pengawasan yang lemah,”pungkas sumber.(MM-9)
