AMBON,MM.- Ketua KPU Maluku, M. Saddek Fuad dan Ketua Bawaslu Maluku, Subair beserta staf, mendatangi markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Senin (12/8/2024)
Kehadiran mereka langsung disambut baik oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan. Pertemuan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Maluku ini berlangsung di ruang kerja Kapolda.
Pertemuan itu turut dihadiri Irwasda, Karo Ops, Direktur Intelkam, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, dan Kabid Humas Polda Maluku, beserta Staf KPU dan Bahwaslu.
Dalam pertemuan itu, Ketua KPU Maluku, M. Seddek Fuad menyampaikan, dalam pelaksanaan Pilkada nanti, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi, seperti persoalan tapal batas wilayah administrasi, dan pendistribusian logistik ke daerah-daerah terpencil.
Sementara itu, Ketua Bawaslu mengaku hubungan kerjasama dengan Polri selama ini telah terjalin dengan baik, terutama pada Sentra Gakkumdu, sebuah forum bersama untuk penegakan hukum terpadu dalam Pemilu.
“Kami berharap ke depan Sentra Gakkumdu dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam menindak berbagai pelanggaran pidana Pilkada,” ucapnya.
Kedatangan rombongan KPU dan Bawaslu disambut hangat oleh Kapolda Maluku, Irjen Eddy Sumitro Tambunan. Kapolda juga memberikan apresiasi kepada kedua lembaga tersebut atas kunjungan dan kesediaan mereka untuk menjalin komunikasi yang lebih erat.
Kapolda menegaskan pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi antara Polri, KPU, dan Bawaslu dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menekankan bahwa Polri siap mengamankan seluruh proses Pilkada. “Kami juga berharap kepada KPU dan Bahwaslu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” harapnya.
Menanggapi kondisi geografis provinsi Maluku yang cukup sulit jangkauannya baik dalam pendistribusian logistik Pilkada maupun jaringan internet (blank spot), Kapolda Irjen Eddy Sumitro Tambunan, mengaku Polda Maluku dan Polres Jajaran siap melakukan pengamanan.
Terkait kondisi blank spot di sejumlah daerah, Kapolda juga mengaku siap melakukan pengamanan data secara manual.
“Blank spot hanya pendukung, untuk back up data tetap kita laksanakan manual, dan kita akan maksimalkan pengamanan, dan untuk penegakan hukum dilakukan secara normatif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kapolda pada kesempatan itu juga mengingatkan terkait netralitas terhadap penyelenggara (KPU dan Bawaslu) maupun aparat pengamanan.
“Mengenai kampanye nanti harus dilengkapi STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kalau tidak ada maka ilegal,”pungkasnya. (MM)
