AMBON,MM. – Di tengah dinamika sosial dan derasnya arus informasi di ruang publik, muncul sejumlah opini yang menuding Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, hanya berpihak pada kelompok atau agama tertentu. Isu tersebut pun menuai respons dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama di Maluku.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Abdullah Latuapo, menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan cenderung opini tanpa bukti yang jelas.
“Menurut saya itu hanya sebatas pernyataan tanpa bukti. Kalau memang ada, harus diselidiki secara objektif, jangan hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak tercapai lalu mengeluarkan pernyataan seperti itu,” kata Latuapo.
Ia menegaskan, narasi yang berkembang berpotensi menyesatkan jika tidak didukung fakta yang kuat, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu benar.
Lebih lanjut, Latuapo mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk bersama-sama mengawal pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, serta memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja.
“Mari kita kawal pemerintah yang sah ini, karena ini adalah pemerintah untuk seluruh masyarakat Maluku. Berikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja sampai akhir masa jabatan,” ujarnya.
Menurut Latuapo, penilaian terhadap kinerja pemerintahan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan pada waktu yang tepat, bukan di awal masa kepemimpinan.
“Ini masih awal, belum bisa kita menilai secara utuh apakah baik atau tidak. Nanti di akhir masa jabatan baru bisa dilakukan evaluasi secara objektif,” tandasnya.
Ia pun berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan.(MM-9)
