AMBON,MM. – Kabupaten Maluku Tengah kini menjadi rujukan pembelajaran kebijakan pendidikan bagi pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan daerah kepulauan ini dalam melakukan transformasi pendidikan dasar menarik perhatian nasional, ditandai dengan kunjungan belajar peserta Post-Course Workshop “Governance and Public Policy Making for Subnational Governments” ke sejumlah sekolah di kabupaten tersebut.
Sebanyak 27 peserta workshop yang berasal dari 10 provinsi serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan melakukan kunjungan lapangan ke SDN 216 dan SDN 202 Maluku Tengah, Selasa (27/1).
Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari secara langsung kebijakan dan praktik tata kelola pendidikan yang dinilai berhasil diterapkan di wilayah dengan tantangan geografis kompleks, khususnya daerah kepulauan dan terpencil.
Para peserta workshop berasal dari Provinsi Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Dataran Tinggi, serta unsur kementerian di tingkat pusat. Kehadiran mereka menjadi pengakuan atas inovasi kebijakan pendidikan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang didukung Australia Awards in Indonesia (AAI) dan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik berbasis bukti, meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan, serta mendorong inovasi layanan publik, termasuk di sektor pendidikan.
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menjelaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di daerahnya tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Dengan luas wilayah mencapai 275.907 kilometer persegi, di mana 95,8 persen merupakan lautan, Maluku Tengah menghadapi tantangan serius dalam pemerataan layanan pendidikan.
“Saat ini kami memiliki 395 SD dan 45 madrasah ibtidaiyah yang melayani lebih dari 47.000 siswa dengan dukungan 4.139 guru. Tantangannya besar, mulai dari distribusi guru yang belum merata, keterbatasan akses teknologi, hingga kualitas pembelajaran yang harus terus ditingkatkan,” ujar Zulkarnain.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain melalui Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia), perguruan tinggi, Kementerian Agama, balai teknis pendidikan, serta komunitas lokal. Salah satu terobosan penting adalah perluasan akses internet bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil melalui kerja sama dengan lembaga regional dan penyedia layanan satelit, termasuk Starlink.
Selain infrastruktur digital, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran lebih dari Rp4,5 miliar untuk pelatihan guru berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter siswa. Melalui Instruksi Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB), para guru didorong untuk melakukan persiapan pembelajaran berbasis asesmen secara rutin melalui Kelompok Kerja Guru (KKG).
Dampak kebijakan tersebut mulai terlihat nyata. Akses internet kini menjangkau sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), membuka peluang pembelajaran digital dan kolaborasi antar sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun menunjukkan peningkatan, sementara capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, khususnya pada aspek literasi dan numerasi siswa sekolah dasar, memperlihatkan tren positif.
Para peserta workshop mengaku terinspirasi oleh pendekatan kebijakan pendidikan di Maluku Tengah yang mengedepankan kolaborasi, pemanfaatan data, serta keberpihakan pada konteks lokal. Praktik tersebut dinilai dapat direplikasi dan disesuaikan di daerah masing-masing sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar secara berkelanjutan.(MM-9)
