AMBON, MM. – Hal ini disampaikan, Jhon Laipenni pada hari Rabu (6/8/2025) dalam rapat resmi yang berlangsung di DPRD Provinsi Maluku.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi polemik yang mencuat pasca sambutan Gubernur Maluku dalam perayaan HUT Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Fraksi Gerindra menyatakan keberatan atas tudingan yang menyebut Gubernur tidak menghormati adat-istiadat MBD dan KKT.
“Saya tegaskan, dalam pidato Gubernur tidak ada satu pun bagian yang menyinggung adat atau budaya MBD. Tuduhan bahwa beliau tidak menghormati proses adat sangat kami sayangkan,” ujar Laipenny.
Ia meminta secara langsung kepada anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Yani Noah, agar segera mengklarifikasi pernyataan yang telah menyulut kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau memang yang keliru adalah judul berita atau penyampaian wartawan, maka segera klarifikasi. Jangan membenturkan pernyataan Gubernur dengan adat istiadat. Ini bisa menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Soal Sopi : Bukan Legalisasi, Tapi Industrialisasi Laipenny juga meluruskan isu terkait pernyataan tentang minuman tradisional “sopi”, yang ramai diperbincangkan publik.
Ia menekankan bahwa bukan berarti pemerintah ingin melegalkan sopi dalam bentuk bebas edar, melainkan ingin mengolahnya secara profesional lewat investasi industri yang mengikuti regulasi Kementerian Perindustrian.
“Ini bukan soal halal atau haram atau bukan legalisasi. Tapi bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi produk bermerek, berlabel, dan bernilai ekonomi. Jika alkohol di bawah 70%, itu bisa masuk kategori industri minuman. Sopi tidak akan lagi dijual sembunyi-sembunyi, tapi dipabrikasi,” tukasnya.
Selain itu Laipenny juga mengungkapkan bahwa langkah Gubernur adalah bagian dari upaya menarik investor untuk mengelola potensi lokal menjadi sumber ekonomi baru yang sah, seperti yang dilakukan di daerah-daerah lain di Indonesia.
Sementara itu Fraksi Gerindra Minta Semua Pihak Menahan Diri.
Menutup pernyataannya, Laipenny mengimbau agar semua pihak tidak sembarangan memberikan pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan, apalagi yang menyangkut isu adat dan budaya yang sangat sensitif di Maluku.
Sebab “Pak Gubernur adalah anak adat, beliau paham dan menjunjung tinggi budaya semua daerah di Maluku. Jadi sangat tidak pantas jika ada yang menyatakan beliau tidak menghormati adat. Kami minta ini diluruskan, demi kehormatan bersama,” pungkasnya.(MM10)
