AMBON,MM. – Menjelang Peringatan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS) yang diperingati pendukungnya pada 25 April 2025, Dandim 1504/Ambon Kolonel Inf Leo Octavianus menegaskan bahwa Negeri Aboru tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Kapolresta Ambon, Pj. Raja Aboru, Ketua Saniri, dan Kepala Soa Negeri Aboru,, di Gedung Lantai V Santika Hotel Ambon, Senin (21/04/2025)
“Hari ini, kami berdiskusi dan telah memutuskan bahwa Pemerintah Negeri Aboru melalui Pj. Raja, Ketua Saniri, dan Kepala Soa menyatakan sikap tegas bahwa Aboru tidak seperti yang tergambarkan di masyarakat selama ini. Mereka tetap Merah Putih, NKRI harga mati,” ujar Dandim.
Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga menyampaikan bahwa saat ini tengah disusun konsep tindak nyata dari pernyataan tersebut yang akan dideklarasikan pada 25 April mendatang. “TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah sepenuhnya mendukung komitmen ini,” lanjutnya.
Meski demikian, Dandim mengakui masih ada segelintir oknum yang bertindak di luar aturan hukum demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat Maluku, khususnya Pulau Ambon dan P.P. Lease, agar tidak terprovokasi dan bersama menjaga situasi tetap kondusif.
Pemerintah Aboru Tegas Tolak RMS
Pj. Raja Negeri Aboru, Yohanis Sinai, menyatakan komitmennya untuk mengantisipasi segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, khususnya menjelang tanggal 25 April yang kerap dikaitkan dengan upaya pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS).
Dalam keterangannya, Yohanis menegaskan bahwa pemerintah negeri Aboru akan bekerja sama dengan aparat TNI, Polri, dan Kantibmas di wilayah tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami dari pemerintah negeri Aboru akan berkoordinasi dengan seluruh elemen keamanan untuk mengantisipasi aksi pengibaran bendera RMS. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah, bersama tokoh masyarakat dan warga Aboru,” ujar Yohanis.
Ia menekankan bahwa pengibaran bendera RMS tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah negeri maupun masyarakat Aboru secara umum. Menurutnya, warga Aboru tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berkomitmen menjaga keutuhan bangsa.
Yohanis juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk mantan pelaku, mantan tahanan, serta warga yang sempat terpengaruh provokasi pihak tak bertanggung jawab.
“Kami telah melakukan sosialisasi dan pendekatan secara langsung. Mereka kini sudah menerima dan memahami bahwa aksi separatis tidak membawa manfaat apa pun bagi masa depan mereka,” jelasnya.
Yohanis menghimbau masyarakat Maluku, khususnya warga Aboru, untuk terus mengubah cara pandang dan memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup.
“Paradigma berpikir warga Aboru sudah berubah. Mereka ingin maju, memperbaiki kehidupan, dan fokus pada peningkatan ekonomi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Saniri Negeri Aboru Joni Sinay, juga menyampaikan kini paradigma masyarakat Aboru telah berubah.
“Aboru yang dulu bukan Aboru yang sekarang. Kami siap membangun negeri dan meninggalkan masa lalu. Jangan nilai kami dari segelintir oknum yang ingin menghambat kemajuan,”ujarnya.
Senada, Kasi Pemerintahan Negeri Aboru, Deny Usmany, menyerukan kepada masyarakat agar meninggalkan stigma lama yang mengaitkan Aboru dengan RMS. “Mari kita buka lembaran baru. NKRI harga mati,” Tukasnya.
210 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Wilayah
Sementara itu, Kapolresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, AKBP Dr. Yoga Putra Prima Setya, S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa pihaknya akan mengerahkan 210 personel dalam rangka Operasi Merah Salawaku 2025.
“Polresta Ambon akan menurunkan 120 personel, terdiri dari 60 personel di Kota Ambon, 40 personel BKO di Haruku, dan 20 personel BKO di Saparua. Ditambah 90 personel dari jajaran Polsek,” jelasnya.
Kapolresta juga mengingatkan seluruh personel untuk tetap menjaga sikap dan profesionalitas selama bertugas. “Jangan ada tindakan yang dapat mencoreng institusi. Utamakan keselamatan dan kedepankan pendekatan humanis,”pintanya. (MM-3)
