AMBON,MM.- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Maluku mengalami penurunan. Dari data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, penurunan terjadi di tahun 2023 dengan skor 69,35 (kategori sidang), atau menurun 5,91 dibandingkan tahun 2022, yakni 75,1.
Hal ini terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussioan IDI Tahun 2024, yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur, Senin (02/06/2025).
Hadir juga Kepala BPS Provinsi Maluku, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan OPD Terkait lingkup Provinsi Maluku, unsur akademisi, Pimpinan TNI/Polri, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, serta para stakeholder.
Sekda Maluku, Sadali Ie dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa IDI adalah suatu indikator yang merupakan alat ukur objektif terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia. Terutama di Provinsi Maluku, sehingga dibutuhkan metode yang tepat untuk menilai aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.
Ketiga aspek tersebut menurutnya, dilihat dari tiga dimensi yakni dimensi sosial, ekonomi dan sosial politik.
Untuk menggali informasi, melengkapi, mempertajam dan mengoreksi data-data, ia berharap partisipasi peserta FGD untuk lebih memboboti data-data yang telah dikumpulkan atau yang akan disampaikan.
Ia juga menegaskan, diperlukan komitmen dan sinergitas semua pemangku kepentingan, dalam upaya meningkatkan Indeks Demokrasi di Provinsi Maluku di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya.
“Masih dibutuhkan data-data yang dikaji oleh tim pokja, sehingga indeks demokrasi bisa menghasilkan data yang akurat, dalam rangka menyusun Indeks Demokrasi Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas,” pintanya.(MM-9)
