SAUMLAKI,MM. – Kunjungan kerja perdana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) selain meninjau dan melihat langsung Koperasi Desa Merah Putih Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa juga melakukan tatap muka bersama seluruh ASN dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pertemuan Gubernur bersama wakil Bupati Juliana Ch. Ratuanak yang berlangsung di Kediaman Bupati, Sabtu (26/7/2025), juga dihadiri sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Roberth M. S. Tomasoa; Kepala Biro Pemerintah Setda Maluku, Boy Kaya; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Melkias Lohy; dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku, Fibra Breemer. Sedangkan dari KKT, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Penjabat Sekda, Brampi Morriolkosu, Ketua DPRD KKT Richie dan Anggota DPRD.
Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan refleksi atas ketimpangan struktural yang masih membelenggu Maluku, sekaligus harapan baru untuk perubahan nyata.
Dibalut dalam suasana kekeluargaan, Gubernur menyinggug peran para kepala desa dan lurah. “Beta boleh jadi Gubernur dengan kebesaran dan segala protokoler, tapi ujung tombak dari negara ini adalah para Kades dan Lurah. Mereka yang berhadapan langsung dengan rakyat,” tegasnya.
Ia mengakui kompleksitas tantangan yang dihadapi para Kades, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). “Banyak yang masuk penjara bukan karena niat jahat, tapi karena tidak paham administrasi dan tata kelola keuangan desa,”ungkapnya sembari menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan peningkatan kapasitas, agar para Kepala Desa tidak terjebak dalam persoalan hukum.
Ia juga menyoroti hadirnya Koperasi Merah Putih yang kini telah terbentuk di seluruh 1.235 desa dan kelurahan di Maluku. “Koperasi ini bukan saingan BumDes, tapi mitra strategis yang harus saling menghidupkan,” katanya. Di Desa Ilngei, ia menyaksikan langsung geliat ekonomi desa yang menurutnya sangat prospektif.
Namun sorotan utama Gubernur bukan sekadar teknis pemerintahan, melainkan luka lama yang terus berdarah, kemiskinan struktural Maluku.
“Banyak orang protes, terutama diaspora Maluku protes kalau Maluku disebut miskin. Bahkan saya merasa diksi miskin kepada Maluku yang saat ini berada di urutan kedelapan adalah sesuatu yang tidak pantas, padahal kita terlalu kaya,”ucapnya.
Dengan suara lantang, ia menyuarakan ironi besar, Maluku yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), potensi laut dan perikanan melimpah tersebar di tiga wilayah pengelola perikanan (WPP), yaitu 714 Laut Banda, 715 Laut Seram dan 718 Laut Arafura, namun masih tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. “Kami bukan mendiami tanah tandus. Kami hidup di tanah yang subur, tapi dikatakan miskin. Itu ironis,” kecamnya.
Gubernur pun menyoroti minimnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya. “Izin untuk kapal penangkap ikan di bawah 30 Gross Ton kami yang keluarkan, tapi satu rupiah pun kami tidak bisa tarik retribusi. Gila kan? Semua diambil pusat,” ujarnya lantang.
Menurutnya, inilah wajah nyata dari kemiskinan struktural yang menjerat daerah kaya seperti Maluku. Ia bertekad tak akan berhenti menyuarakan ketidakadilan ini.
“Silakan cek rekam jejak digital saya. Beta selalu bersuara agar kebijakan pusat yang tidak pro-daerah harus ditinjau, bahkan dihentikan,”tambahnya.
Tak hanya kemiskinan, orang nomor satu di bumi para raja-raja ini juga menyoroti rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Distribusi guru yang tidak merata, kurangnya fasilitas sekolah, hingga lambannya kenaikan pangkat guru menjadi sorotan tajam. Ia mendukung program Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo, namun menekankan agar rekrutmen siswa dilaksanakan secara objektif dan hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrem.
Di bidang kesehatan, ia menyoroti keterbatasan fasilitas Rumah Sakit (RS). Di Maluku hanya dua RS tipe B. Banyak warga meninggal dalam perjalanan karena harus dirujuk ke luar daerah. Itu menyakitkan. Ia bersyukur Presiden Prabowo telah memulai pembangunan RS representatif, dimulai dari Kabupaten Buru. Tahun depan akan dibangun juga di KKT, MBD, Aru, Tual, dan Bursel. “Saya percaya tim akan turun ke Tanimbar September atau Oktober ini. Ini langkah penting mengatasi persoalan rujukan dan layanan kesehatan modern di Maluku,”cetusnya.
Masalah lain yang mendesak di KKT adalah tingginya angka stunting dan kematian ibu. Gubernur mendesak pemerintah kabupaten untuk memperkuat intervensi lokal dan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai mantan Anggota DPR RI, Gubernur Lewerissa juga mengkritik formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak mempertimbangkan luas laut. “Selama pendekatan pembangunan masih berbasis daratan, maka provinsi kepulauan seperti Maluku akan terus dianaktirikan,”katanya sambil menuntut perlu adanya revisi formula DAU dan terus memperjuangkan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan yang masih mandek karena kekhawatiran pusat soal konsekuensi anggaran.
Dalam penutupnya, ia kembali mengingatkan sejarah: “Kita lupa, Indonesia pernah memperjuangkan status negara kepulauan ke dunia melalui Deklarasi Juanda. Dunia mengakui. Tapi kenapa ketika kita provinsi kepulauan memperjuangkan perlakuan khusus ke negara sendiri, negara malah tidak setuju? Itu lucu.”
Kunjungan ini, menurutnya, bukan sekadar seremoni. Ia menegaskan, ini awal dari kerja keras kolektif membebaskan Maluku dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan struktural.(MM-9)
