AMBON,MM – Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Halal Bi Halal 1446 H/2025 M di gedung Islamic Center, Selasa (22/04/2025).
Acara yang diikuti oleh seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku ini, diawali dengan pembacaan ayat suci Al quran Qori Haji Rizal dan Qoriah Haja udayani Hurasa. Hadir Gubernur dan Wakil Gubernur, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, Ketua TPP PKK Maluku Maya Beby Lewerissa dan istri Wakil Gubernur Rohani Vanath, serta pimpinan OPD
Gubernur dalam sambutannya mengatakan, Halal Bi Halal dalam masyarakat Islam mempunyai posisi dan peran penting, bukan hanya media silaturahim sesama umat muslim, tetapi semua umat berbeda golongan, suku, maupun agama. Untuk itu, seluruh ASN harus terus mempererat silaturahim, dengan tindakan, kualitas kerukunan sesama, termasuk masyarakat lainnya.
Selain Halal Bi Halal ini juga menjadi moment untuk terus tingkatkan kinerja profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Apalagi tantangan pembangunan provinsi Maluku kedepan semakin kompleks, dengan berbagai isu strategis yang memerlukan kerja keras, inovasi dan kolaborasi dari seluruh ASN.
Oleh karena itu semangat persatuan dan kesatuan yang dipupuk hari ini harus menjadi modal utama dalam menjalankan modal dan tugas tanggung jawab.
Dalam suasana sukacita ini, ia mengajak seluruh ASN lingkup pemerintah provinsi Maluku, untuk berperan sebagai promotor perdamaian, menjadi agen yang mempererat silaturahmi, hubungan kohesi atau sosial. Sebab baginya bersama Wakil Gubernur, sulit melaksanakan program dan kegiatan, serta mengharapkan investasi masuk di Maluku kalau stabilitas keamanan kita tidak kondusif
“Tidak ada referensinya itu. Mana investor mau tanamkan modalnya di suatu wilayah, sementara dia tahu wilayah itu bergejolak, tidak stabil dan tidak aman. Tidak ada rumusan ekonomi dan literatur manapun yang memberikan pencerahan atau pemahaman, meskipun daerah itu konflik investasi tetap berjalan, saya kira itu tidak mudah terjadi. Kita berharap investasi masuk di Maluku maka tugas pemerintah, negara dan kita semua untuk memastikan kondisi di Maluku aman dan stabil,”tuturnya.
Gubernur mengakui, beberapa waktu belakangan ini dibuat repot dengan perselisihan antar kelompok masyarakat. Selain masalah tapal batas antar negeri, tetapi masalah sifatnya personal, harus digiring menjadi masalah komunal.
Kalau itu masalah pribadi, menurutnya biarlah hukum bertindak, kalau masalah pidana biarlah polisi yang akan bertindak, kalau masalah perdata silahkan diselesaikan di lembaga peradilan perdata, ini negara hukum Indonesia. Orang tidak boleh jadi hakim sendiri atas masalah.
Orang nomor satu di bumi para Raja-Raja ini berharap adanya kesadaran peradaban baru di Maluku, ini negara hukum, kalau ada perselisihan konflik, masalah sengketa dibawa ke lembaga peradilan dan percayakan untuk memberikan keputusan yang terbaik. Kalau tidak percaya lagi terhadap keputusan peradilan, apa yang mau terjadi lagi terhadap masyarakat.
“Kalau kita mau menjadi masyarakat yang bar-barian ketika prinsip Homo homini lupus est berlaku, yang kuat bisa memangsa lemah dan sebagainya, kita masyarakat ada masyarakat beradab di Indonesia dan negara hukum Indonesia kita percaya kepada supremasi hukum,”ucapnya.
Ia tidak memungkiri sebagai Gubernur, orang yang lahir di Maluku, memahami betul suasana kebatinan masyarakat di kampung-kampung. Kalau negara tidak hadir, lalai, aparatur kepolisian lambat merespon situasi dilapangan, maka terkadang memang ada upaya yang dilakukan oleh warga untuk merestorasi rasa keadilan yang terkoyak itu.
Sama halnya, kalau dibiarkan sebuah peristiwa pelanggaran hukum itu berlalu tanpa proses hukum, menghukum yang bersalah dan membiarkan Impuinitas itu berlaku, seolah-olah tidak ada hukum, maka memang tidak bisa heran kalau masyarakat menemukan mekanismenya sendiri atau mencari cara sendiri.
Namun apakah ini yang diharapkan untuk Maluku yang modern ini?. Karena itu, tak bosan-bosan ia menyampaikan kepada semua sebagai ASN, agar mulai berperan aktif menjadi promotor perdamaian dan pencerahan.
“Saya percaya kampung yang bersengketa, warga ASN ada. Kampung berbeda pendapat hampir konflik itu ada negeri yang menjadi ASN bahkan menduduki jabatan tertentu. Saya minta kepada saudara untuk mengambil peran aktif. Bicara dengan Raja, ketua pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bicarakan untuk mencerahkan mereka, bahwa tidak ada yang untung dari konflik,”pintanya.
Apalagi dalam situasi ekonomi yang sukses, bertumbuh pesat, lanjut Lewerissa konflik tidak pernah memberi manfaat apa-apa. Yang ada hanya derita dan kesengsaraan. Apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang, kondisi yang susah dan dipersulit dengan konflik, mau di bawa kemana daerah dan masyarakat Maluku tercinta ini.
“Di moment Hal bi Halal saya mohon jangan anggap ini sepeleh, ini serius. Mari kita mengambil keputusan moral untuk memastikan kita berperan dalam batas yang dilakukan sebagai promotor perdamaian,”harap Gubernur.(MM-9)
