JAKARTA, MM. – Ketua Umum Partai Pembaruan Bangsa (PPB), Engelina Pattiasina, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) darurat energi, sebagai langkah cepat mengantisipasi potensi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
Desakan itu disampaikan menyusul kondisi cadangan operasional BBM Indonesia yang saat ini diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 23 hari. Situasi tersebut dinilai rawan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Ketergantungan impor BBM kita sangat tinggi, sementara situasi global tidak menentu. Ini kondisi darurat yang memerlukan respons cepat melalui Inpres sebagai langkah mitigasi,” kata Engelina kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, data terbaru menunjukkan ketahanan energi Indonesia berada di level terendah di kawasan Asia Tenggara. Cadangan energi nasional hanya sekitar 23 hari, hampir setara dengan Filipina yang memiliki cadangan sekitar 22 hari.
Ia mengingatkan, krisis BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi memicu gejolak ekonomi, sosial, hingga politik jika tidak segera diantisipasi.
“Jika terlambat, taruhannya sangat mahal. Presiden perlu segera mengatur alokasi prioritas BBM dan menyiapkan langkah darurat, termasuk menyewa fasilitas penyimpanan untuk menambah cadangan nasional,” ujarnya.
Engelina juga mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara ekspor minyak mentah oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mewajibkan seluruh produksi dialokasikan untuk kilang domestik.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan skema pendanaan darurat guna pembelian minyak mentah tanpa membebani arus kas operasional PT Pertamina (Persero).
“Pemerintah juga perlu berani mengatur konsumsi BBM dalam negeri, termasuk mempertimbangkan pembatasan bagi kendaraan pribadi. Ini memang langkah sulit, tetapi perlu jika situasinya darurat,” kata Engelina.
Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan agar masyarakat memahami situasi dan tidak melakukan panic buying yang dapat memperburuk ketersediaan BBM di lapangan.
Menurut Engelina, tanpa langkah cepat pemerintah, penipisan stok BBM dapat memicu turbulensi ekonomi, mulai dari gangguan logistik hingga kenaikan harga pangan dan transportasi.
Ia juga menyinggung risiko jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia.
“Dua kapal tanker yang sempat melintas di Hormuz hanya mampu menutup kebutuhan beberapa hari saja. Konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sehingga tekanan terhadap pasokan akan sangat terasa jika terjadi gangguan distribusi,” ujarnya.
Engelina menambahkan, lonjakan risiko geopolitik juga berpotensi meningkatkan biaya asuransi kapal tanker yang melintas di jalur tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada harga energi dalam negeri.
Lebih jauh, ia menilai kondisi cadangan BBM Indonesia yang hanya 23 hari menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola sektor migas. Sebagai perbandingan, negara anggota International Energy Agency diwajibkan memiliki cadangan energi minimal 90 hari.
“Ini pelajaran penting bahwa kemandirian energi tidak bisa hanya menjadi slogan. Tanpa roadmap dan keberanian politik untuk membangun ketahanan energi, Indonesia akan selalu rentan ketika terjadi gejolak global,” kata Engelina.
Ia menegaskan, krisis energi berpotensi merembet menjadi krisis ekonomi, sosial, bahkan politik jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis. Oleh karena itu, menurutnya, keputusan cepat dari Presiden sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.(MM)
