AMBON,MM. – DPRD Provinsi Maluku resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar Minggu (30/11) di ruang sidang utama DPRD. Sidang dipimpin Ketua DPRD Benhur S. Watubun dan dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama jajaran Pemerintah Provinsi.
Dalam pengantarnya, Benhur menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan sesuai mekanisme Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025. Pengesahan tersebut menjadi tahap final dari serangkaian pembahasan anggaran yang dinilai telah melalui kajian mendalam.
Laporan hasil pembahasan yang dibacakan Plt Sekretaris DPRD Farhatun Samal mencatat sejumlah poin krusial dalam rancangan APBD 2026. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 2,52 triliun, dengan penekanan Banggar agar pemerintah mampu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan melalui koordinasi lintas-OPD, BUMD, dan perbaikan tata kelola pendapatan.
Sementara itu, Belanja Daerah dipatok Rp 3,89 triliun, diarahkan pada program-program prioritas seperti percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta perluasan aksesibilitas masyarakat di seluruh wilayah Maluku. Fokus belanja tersebut disebut penting untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Pinjaman daerah sebesar Rp 1,5 triliun juga menjadi catatan Banggar, yang menekankan agar pemanfaatannya dilakukan secara merata untuk seluruh kabupaten/kota. Pinjaman itu harus mendukung pembangunan infrastruktur dasar, memperbaiki konektivitas wilayah, serta membuka akses informasi terutama bagi daerah-daerah terpencil.
Dalam rancangan keputusan DPRD yang dibacakan dalam paripurna, komponen anggaran dirinci sebagai berikut: total APBD Rp 2.527.882.443.35; pendapatan transfer Rp 1.787.117.767.000; belanja operasional Rp 2.115.874.851.372,51; dan belanja modal Rp 1.500.854.988.245.
Gubernur Hendrik Lewerissa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif selama proses pembahasan. Ia menegaskan seluruh catatan fraksi akan menjadi acuan Pemprov dalam pelaksanaan program tahun 2026.
“Catatan dan masukan dari semua fraksi akan kami tindak lanjuti dalam pelaksanaan program ke depan. Kerja bersama ini penting untuk memastikan APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Maluku,” ujar Lewerissa.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff, serta memberikan ucapan menyambut Minggu Adventus bagi umat Kristiani.
Dengan disahkannya APBD 2026, Pemerintah Provinsi Maluku kini bersiap menjalankan berbagai agenda prioritas, terutama yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kepulauan.(MM-9)
