AMBON,MM. – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait, untuk membahas penanganan bencana alam yang terus melanda sejumlah wilayah di Maluku, khususnya cuaca ekstrem beberapa pekan terakhir.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Jafet Jemmy Pattiselanno, menghadirkan BPBD Provinsi Maluku, Dinas PUPR, dan Balai Jalan Nasional, dengan fokus utama membahas kesiapan dan langkah konkret menghadapi bencana alam serta pemulihan infrastruktur terdampak.
“Agenda rapat hari ini membicarakan secara khusus soal penanganan bencana. Karena itu, kami mengundang semua instansi teknis terkait, termasuk BPBD dan Balai Jalan,” ujar Pattiselanno, Selasa (16/7/2025).
Stok Bantuan Darurat Habis, Dana Minim
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti minimnya stok bantuan darurat di BPBD Provinsi. Berdasarkan laporan, stok seperti tenda, terpal, dan logistik dasar saat ini sudah habis.
“Kami berharap pemerintah provinsi benar-benar fokus dan memberikan atensi penuh terhadap BPBD. Dana kebencanaan harus memadai, jangan sampai stok darurat habis ketika masyarakat sedang sangat membutuhkan,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa Komisi III juga akan segera memanggil BPKAD dan Bappeda untuk membahas alokasi dana bencana dan melakukan simulasi anggaran mitigasi dalam perencanaan tahun berjalan.
Dorong SK Gubernur untuk Akses Dana Tak Terduga
Komisi III juga mendorong Gubernur Maluku agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Status Darurat Bencana Provinsi, menyusul SK tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh tiga kabupaten, yaitu Ambon, Seram Bagian Barat (SBB), dan Buru Selatan.
“Kalau SK Gubernur sudah keluar, maka dana tak terduga bisa langsung digunakan. Bahkan kita bisa segera minta bantuan ke pemerintah pusat melalui BNPB. Sekarang ini tinggal menunggu perhitungan waktu tanggap darurat dari kabupaten-kabupaten,” jelasnya.
Pattiselanno juga menyebut pentingnya koordinasi dengan BMKG untuk memantau dan memprediksi tren cuaca ke depan, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Jalan Putus Namrole – Leksula Tunggu Persetujuan Pusat
Salah satu persoalan mendesak yang turut dibahas adalah jalan nasional yang putus parah di ruas Namrole – Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Balai Jalan Nasional menyampaikan bahwa kerusakan jalan tidak bisa diperbaiki sementara, dan membutuhkan pekerjaan permanen dengan biaya besar.
“Balai Jalan sudah bersurat ke pusat untuk minta persetujuan pekerjaan permanen. Karena lokasinya sangat berat, harus ada pemotongan gunung agar jalan bisa dilalui kembali,” jelas Pattiselanno mengutip penjelasan Balai.
Komisi III menegaskan bahwa proyek-proyek strategis untuk pemulihan infrastruktur pascabencana harus segera dipercepat, dan mendesak pemerintah provinsi serta kementerian terkait agar turun tangan langsung.
“Jangan tunggu sampai masyarakat benar-benar terisolasi baru bergerak. Kita ingin langkah antisipatif, bukan reaktif,” pungkasnya.(MM-9)
