AMBON,MM. – Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pertanian Maluku, Ilham Tauda, arah pembangunan sektor pertanian ditata dengan cermat, bukan hanya untuk memenuhi target jangka pendek, tetapi juga menjawab tantangan masa depan.
Komitmen itu tampak nyata ketika Dinas Pertanian memimpin pembahasan Rencana Strategis (Renstra), bersama para Kepala Bidang dan Kepala UPTD, Selasa (2/9/2025), di lantai 3 kantor dinas. Forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah konkret pembangunan pertanian Maluku lima tahun ke depan.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Pertanian Maluku, Ilham Tauda menegaskan bahwa Renstra harus disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Mendagri (Permendagri) nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Permendagri sudah jelas menyebutkan, penyusunan Renstra OPD merupakan satu tahap penting dalam perencanaan pembangunan. Prosesnya berjalan paralel dengan penyusunan RPJMD. Artinya, begitu RPJMD ditetapkan menjadi Perda, maka paling lambat satu minggu setelahnya, Renstra OPD juga harus sudah tuntas,” ujarnya.
Kepala dinas yang dikenal visioner itu mengutarakan, Renstra Dinas Pertanian tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan turunan langsung Asta Cita Presiden dan visi Gubernur – Wakil Gubernur, serta tujuh misi strategis Sapta Cita Pembangunan Maluku, yang tertuang dalam RPJMD. Karena itu, tidak ada visi “dinas”, melainkan bagaimana OPD mampu menerjemahkan visi besar RPJMD ke dalam program prioritas yang konkret.
Ia menggarisbawahi , bahwa ada dua indikator penting yang menjadi ukuran kinerja sektor pertanian, yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Kondisi NTP kita dalam tiga bulan terakhir cukup memprihatinkan. Data BPS Agustus menunjukkan penurunan dari 98 menjadi 96. Target kita seharusnya di atas 100. Ini alarm bagi kita semua,” katanya serius.
Ia menjelaskan, turunnya NTP tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga pola konsumsi petani, termasuk pengeluaran untuk beras, ikan, bahkan rokok. Biaya produksi yang tinggi, seperti pupuk dan transportasi, membuat indeks yang dibayar lebih besar dari pendapatan yang diterima.
“Karena itu, meningkatkan NTP tidak bisa hanya ditumpukan pada Dinas Pertanian. Ini kerja lintas sektor, kerja semua institusi,” tegasnya.
Dalam Renstra, Dinas Pertanian diarahkan untuk berkontribusi pada dua agenda besar pembangunan nasional: swasembada pangan dan hilirisasi.
Kepala Dinas mencontohkan, Gubernur Maluku sementara memperjuangkan agar sagu Maluku masuk sebagai salah satu program hilirisasi pangan strategis nasional, meskipun dalam RPJMN awal hanya ditetapkan untuk Papua, Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara.
“Bukan hanya sagu, tetapi juga kelapa, rumput laut, dan komoditas lokal lain yang memiliki potensi besar untuk didorong dalam industri hilir. Kita harus mampu mengolah, bukan hanya menjual bahan mentah,” jelasnya.
Selain itu, pertanian Maluku juga akan mendapat dampak langsung dari Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Bendungan Wae Apu di Pulau Seram yang ditargetkan selesai 2026 untuk mengairi lebih dari 10 ribu hektare lahan. Juga proyek LNG Blok Masela yang dipastikan membutuhkan suplai logistik pangan dalam jumlah besar.
Kepala Dinas juga menekankan pentingnya inovasi dari seluruh bidang dan UPTD. “Kita harus berani membuat terobosan. Minimal lima tahun ke depan, Dinas Pertanian harus punya 20 inovasi. Tahun ini kita hanya bisa ikut lomba dengan satu inovasi, itu tidak cukup,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan besar lainnya adalah perubahan iklim dan berkurangnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian. Pergeseran musim hujan dan kemarau berdampak pada kalender tanam, sementara banyak petani, terutama generasi muda, berpindah ke sektor lain seperti pertambangan.
“Karena itu, mekanisasi pertanian modern dan digital farming harus menjadi prioritas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kerja manual di masa depan,” tegasnya.
Selain program teknis, Kepala Dinas juga menyoroti pentingnya penguatan SDM petani, termasuk petani milenial, wanita tani, dan penyuluh. Ia mendorong kemitraan strategis dengan berbagai pihak, mulai dari TNI-Polri, Bulog, BI, OJK, hingga perguruan tinggi dan media.
“Prinsipnya, membiayai pelaksanaan Renstra tidak hanya melalui APBD dan APBN. CSR dari BUMN dan swasta juga harus kita maksimalkan. Contoh, BI sudah bantu gerakan tanam cabai, OJK siap mendukung pengembangan kakao,” ungkapnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian harus mengacu pada visi RPJMD Provinsi Maluku Transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.
“Indikator keberhasilan kita bukan hanya berapa ton padi atau jagung yang diproduksi, tapi apakah petani kita sejahtera. Itu bisa dilihat dari naiknya NTP, meningkatnya PAD, tumbuhnya industri hilir, dan berkurangnya angka kemiskinan di desa-desa pertanian kita,” tutupnya penuh harapan.(MM-9)
