AMBON,MM. – Kemandirian fiskal menjadi salah satu kunci agar Maluku dapat membangun secara berkelanjutan dan merata. Hal itu kembali ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah se-Provinsi Maluku di Swiss-Belhotel, Ambon, Rabu (13/8/2025).
Dengan mengangkat tema “Strategi dan Sinergi dalam Era Baru Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”, Rakor ini dihadiri Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Sekda Maluku, Kabinda, para kepala Bapenda kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, hingga pejabat utama daerah.
Gubernur mengingatkan bahwa selama ini Maluku masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Padahal, wilayah ini memiliki sumber daya alam melimpah, potensi maritim yang besar, serta keragaman budaya dan sosial yang bisa menjadi modal ekonomi.
“Pola ketergantungan seperti ini jelas tidak memadai di tengah dinamika ekonomi global, tekanan fiskal nasional, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi,” ujar Gubernur.
Ia mendorong lahirnya strategi inovatif dan responsif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi sistem pemungutan, penerapan teknologi big data, serta integrasi layanan perizinan dan pajak secara daring disebutnya sebagai langkah wajib yang harus segera dilakukan.
bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, maka target pendapatan asli daerah (PAD) dapat tercapai. Hal itu akan membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan ekonomi yang inklusif dan pemerataan layanan dasar di seluruh wilayah kepulauan Maluku.
“Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, kita bisa mendorong pemerataan pembangunan menuju visi Maluku Emas 2045,” tegasnya.
Rakor ini juga diwarnai pemaparan dari Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Direktur Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Kemenkeu RI. Keduanya memberikan kerangka kerja dan rekomendasi strategis guna memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah di Maluku.(MM-9)
