AMBON,MM.- Gubernur, Hendrik Lewerissa membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ambon, Selasa (27/05/2025), mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif”. Hadir Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Anggota DPD RI Novita Anakotta, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pangan Nasional,.
Dalam sambutannya Gubernur mengutarakan, tema yang diangkat dalam Musrenbang RKPD 2026 mencerminkan penguatan fondasi menuju pemerataan kemandirian daerah melalui tujuh prioritas pembangunan yaitu, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarustamaan Gedsi, peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi dan air yang berbasis sumber daya lokal, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Kemudian peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial, pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim, peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas, penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.
Untuk itu, Musrembang RKPD yang dilaksanakan menjadi tahapan krusial bagi seluruh Kepala Daerah, serta merupakan fondasi awal mensinergikan pembangunan jangka menengah daerah, dalam mewujudkan visi besar Pemerintah Provinsi Maluku yakni, Transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045, yang tertuang dalam tujuh misi Sapta Cita, dan selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Ia tidak memungkiri, arah pembangunan Maluku saat ini tidak terlepas dari berbagai kondisi global maupun nasional. Untuk itu kehati-hatian dalam mengelola fiskal betul-betul harus bijaksana dan cermat dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
Sebagai wujud pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di Wilayah Provinsi Maluku, Gubernur berharap kepada seluruh Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan percepatan penuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Saat ini kemiskinan ekstrem masih berada di kisaran 16,05%, jumlah jiwa 47.670 jiwa. Tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi pada kisaran 4,5% bahkan sampai 6 persen. Sesuai data 2024, berada di Kabupaten Seram Bagian Barat 5,42 persen, Kabupaten Kepulauan Aru 5,15 persen, dan Kabupaten Buru 4,24 persen.
“Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Maluku,”ajak Lewerissa.
Hal lainnya berkaitan upaya ercepatan pembentukan koperasi merah putih, percepatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat, dan penyelenggaraan makan bergizi gratis.
Sementara dalam RPJMN 2025-2029, Gubernur menjelaskan di Provinsi Maluku terdapat 3 proyek strategis nasional yakni Bendungan Way Apu, pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela, dan pengembangan Maluku Integrated Port.
Olehnha itu, ia berharap Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu pentingnya diskusi yang terarah dan sustansif, agar perencanaan tahun 2026, benar-benar implementatif, efisien dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.(MM-9)
