AMBON, MM. – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus berangkat dari data yang akurat dan terpercaya. Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dipandang sebagai momentum strategis untuk memetakan kondisi riil perekonomian daerah sekaligus menjadi fondasi perencanaan pembangunan ke depan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku di Pattimura Park, Jumat (12/6/2026).
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Maluku yang telah mempersiapkan seluruh tahapan pelaksanaan sensus, mulai dari koordinasi, pelatihan petugas, hingga persiapan pendataan lapangan.
Menurutnya, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memiliki peran penting dalam menyediakan gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi nasional dan daerah.
“Data bukan sekadar angka, tetapi fondasi pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, dan kebijakan yang tepat akan menghadirkan kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan gubernur.
Petakan Ekonomi Kepulauan
Bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan, keberadaan data ekonomi yang akurat dinilai semakin penting karena karakteristik wilayah dan tantangan pembangunan yang berbeda dibanding daerah lain.
Maluku memiliki potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat.
Namun di sisi lain, daerah ini juga menghadapi tantangan berupa konektivitas antarwilayah, tingginya biaya logistik, serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah kawasan.
Karena itu, pemerintah memerlukan data yang rinci dan mutakhir agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai karakteristik daerah kepulauan.
Melalui SE 2026, pemerintah akan memperoleh gambaran mengenai struktur usaha, perkembangan ekonomi digital, pertumbuhan sektor unggulan, hingga kontribusi ekonomi lingkungan terhadap pembangunan.
Dorong Investasi dan Lapangan Kerja
Gubernur menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting dalam memperkuat daya saing daerah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta mengembangkan ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif.
Transformasi ekonomi yang sedang didorong pemerintah, kata dia, tidak lagi semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan.
“Tujuan akhirnya adalah membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Butuh Dukungan Semua Pihak
Gubernur menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya agenda Badan Pusat Statistik, tetapi agenda strategis bangsa yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, TNI-Polri, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, hingga media massa untuk mendukung pelaksanaan sensus.
Khusus kepada para pelaku usaha, gubernur mengimbau agar memberikan informasi secara benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
Pemerintah, lanjutnya, menjamin bahwa seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tak lupa, gubernur juga memberikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan sensus.
“Petugas sensus adalah wajah negara di tengah masyarakat. Laksanakan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab,” pesannya.
Pencanangan SE 2026 menandai kesiapan Maluku memasuki tahapan pendataan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah berharap sensus ini melahirkan data berkualitas yang menjadi pijakan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sebab, dari data yang baik akan lahir kebijakan yang baik, dan dari kebijakan yang baik akan terwujud Maluku yang maju, adil, sejahtera, serta berdaya saing di masa depan.(MM-3)
