AMBON,MM. – Isu yang menyebut penertiban aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Botak menghabiskan anggaran besar dipastikan tidak benar. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa informasi tersebut menyesatkan dan tidak berbasis pada data maupun fakta.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan, anggaran yang digunakan untuk penertiban Gunung Botak justru merupakan yang paling rendah dalam sejarah penanganan pertambangan ilegal di Indonesia. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi prinsip utama tanpa mengurangi ketegasan penegakan hukum.
“Anggaran yang digunakan tidak sampai satu miliar rupiah, bahkan tidak mencapai Rp800 juta. Ini jauh lebih rendah dibandingkan penertiban serupa di daerah lain yang bisa menghabiskan anggaran miliaran rupiah,” tegas Gubernur, pekan kemarin.
Menurutnya, penyebaran informasi di luar fakta tersebut berpotensi menyesatkan opini publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah. Karena itu, ia memastikan seluruh proses penertiban dilakukan secara terukur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku mengelola pemerintahan dengan prinsip transparansi. Tidak ada anggaran yang disembunyikan, dan setiap kebijakan dapat diuji secara publik.
Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus meluruskan informasi yang keliru, sekaligus memastikan penataan pertambangan dilakukan secara tertib, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.(MM-9)
