LANGGUR, MM. — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mematangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada penanganan isu-isu strategis daerah, mulai dari stunting, kemiskinan, hingga pengangguran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (23/2/2026). Forum ini dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, jajaran staf ahli dan asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, pejabat eselon, akademisi, serta perwakilan masyarakat dan media.
Wakil Bupati Charlos Viali menegaskan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen utama untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas tahunan. RKPD harus menjadi jawaban nyata, arah yang jelas, dan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara,” tegasnya.
Menurutnya, forum konsultasi publik menjadi ruang demokratis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, forum juga berfungsi membedah dan menyempurnakan rancangan awal RKPD 2027 secara teknokratis.
Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data akurat, pendekatan ilmiah, serta pertimbangan teknis yang matang agar dokumen pembangunan memiliki kualitas yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rancangan RKPD 2027, sejumlah isu strategis menjadi prioritas, di antaranya peningkatan layanan kesehatan dasar, percepatan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Pemerintah daerah juga menargetkan optimalisasi potensi unggulan daerah, khususnya sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi serta penciptaan lapangan kerja baru.
Wabup menegaskan, keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah menuntut perencanaan dilakukan secara selektif dan cermat dengan memprioritaskan program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Forum ini menjadi kesempatan penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemkab Maluku Tenggara berharap lahir masukan konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan pembangunan 2027, sehingga lebih fokus, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MM-3)
