AMBON,MM. – Ikan kembali menjadi komoditas paling sensitif dalam struktur inflasi Maluku. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat serta ketergantungan pada hasil laut membuat fluktuasi harga ikan berdampak langsung terhadap laju inflasi daerah, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Dalam evaluasi terkini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku, muncul indikasi kuat adanya pengendalian harga ikan oleh pihak-pihak tertentu di pasar, khususnya di kawasan Ambon. Informasi ini tengah ditelusuri untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ketua Harian TPID Maluku, Kasrul Selang, menegaskan bahwa mekanisme pasar harus berjalan secara sehat dan adil.
“Ini baru laporan awal yang kita terima. Kalau benar harga hanya diatur oleh satu atau dua orang, tentu ini tidak baik. Harga harus sesuai mekanisme pasar,” tegas Kasrul diruang kerjanya, Rabu (28/01/2026).
Menurutnya, TPID Maluku saat ini sedang melakukan kerja lapangan dan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Pemerintah Kota Ambon, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut.
“Kalau memang ada indikasi monopoli, kita akan tindak lanjuti. Bahkan sudah disiapkan tim investigasi untuk menelusuri fakta di lapangan. Mudah-mudahan tidak benar, tapi kalau benar, pasti ada tindakan,” ujarnya.
Kasrul mengingatkan, kenaikan harga ikan, terutama ikan pelagis yang menjadi konsumsi utama masyarakat, akan memberikan tekanan besar terhadap inflasi daerah.
Sejalan dengan itu, TPID Maluku menggelar rapat evaluasi internal bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas Pangan, meliputi Dinas Perhubungan, Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, hingga unsur pengawasan lainnya. Rapat tersebut bertujuan memastikan kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan.
Dari hasil evaluasi, TPID memastikan bahwa secara umum stok bahan pokok (bapok) masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Namun, sejumlah faktor distribusi tetap menjadi perhatian, salah satunya mahalnya ongkos angkutan dari Pulau Buru, khususnya pada jalur Namlea-Galala.
“Kepala Dinas Perhubungan kita tugaskan untuk memastikan tidak ada kapal feri yang berhenti beroperasi, agar distribusi tetap lancar dan biaya logistik tidak melonjak,” jelas Kasrul.
Selain ikan, TPID juga mencermati komoditas lain yang berpotensi memicu inflasi, seperti cabai, beras, dan sayuran hijau. Untuk beras, Kasrul memastikan ketersediaan masih aman, baik untuk jenis medium maupun premium.
Ia juga menegaskan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan panic buying. “Bapok cukup. Masyarakat tidak perlu panik. Kita ingin Ramadhan, Idul Fitri, hingga Paskah dilalui dengan tenang dan nyaman,” katanya.
Namun demikian, TPID juga menemukan adanya laporan gerai pangan yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan praktik tersebut tidak dibenarkan dan akan dikenakan sanksi administratif.
“Kios pangan yang ditunjuk pemerintah wajib patuh pada HET. Kalau melanggar, ada sanksinya,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, TPID Maluku akan melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan daerah untuk mempertimbangkan pelaksanaan operasi pasar, gerakan pangan murah, serta intervensi lainnya demi menjaga stabilitas harga.
“Semua ini kita lakukan agar masyarakat Maluku menyambut hari-hari suci dengan rasa aman, tenang, dan kebutuhan pangan yang terjangkau,” pungkas Kasrul.(MM-9)
