JAKARTA.MM. – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mendapat undangan khusus dari Bank Dunia (World Bank) untuk membahas rencana dukungan pembiayaan proyek infrastruktur di Maluku, dengan fokus utama pada Maluku Integrated Port (MIP).
Pertemuan berlangsung di Kantor The World Bank, Stock Exchange Building Lantai 12, kawasan SCBD Sudirman, Jakarta pekan lalu. Undangan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa proyek MIP kini mulai masuk dalam agenda global lembaga keuangan internasional.
Ini merupakan pertemuan kedua antara Hendrik Lewerissa dan Bank Dunia. Sebelumnya, pada 23 Januari 2023, saat belum dilantik sebagai gubernur, Hendrik telah melakukan pertemuan awal dengan jajaran Bank Dunia untuk membuka jalan pembangunan Maluku. Saat itu, ia bertemu dengan sejumlah pejabat teknis Bank Dunia di bidang transportasi, pembangunan berkelanjutan, serta infrastruktur air dan sanitasi.
Kali ini, setelah hampir satu tahun menjabat sebagai Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa secara resmi diundang oleh Corolyn Turk, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia. Agenda utama pertemuan adalah membahas peluang dan skema dukungan Bank Dunia terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis di Maluku.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku didampingi R.J. Lino, Ketua Tim Proyek Maluku Integrated Port (MIP). Lino adalah alumnus ITB Bandung dan mantan Direktur Utama PT Pelindo II periode 2009–2015, yang kini dipercaya memimpin perencanaan proyek pelabuhan terintegrasi tersebut.
Corolyn Turk menyampaikan bahwa Bank Dunia menaruh perhatian serius terhadap pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Menurutnya, Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan potensi besar yang memerlukan dukungan infrastruktur agar mampu tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
“Maluku adalah salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang sangat potensial. Bank Dunia memiliki perhatian khusus agar pembangunan di daerah ini dapat berkembang pesat ke depan,” ujar Corolyn.
Gubernur Hendrik Lewerissa menyambut positif komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah membuat Pemerintah Provinsi Maluku membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan proyek-proyek besar yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Maluku sangat menyambut baik komitmen Bank Dunia untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur di Maluku. Salah satu proyek strategis dan kebutuhan utama kita adalah Maluku Integrated Port,” tegas Lewerissa.
Menurutnya, MIP bukan sekadar proyek pelabuhan, melainkan fondasi utama untuk membangun konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mengangkat posisi Maluku dalam rantai perdagangan nasional maupun internasional.
“Maluku Integrated Port adalah simbol kebangkitan Maluku. Ini adalah langkah untuk memastikan daerah kepulauan tidak lagi tertinggal, tetapi mampu berdiri sejajar dengan pusat-pusat ekonomi besar di Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, Bank Dunia pada 2022 pernah melakukan Pra Feasibility Study terhadap rencana pembangunan Ambon New Port. Namun proyek tersebut dibatalkan pemerintah pusat karena pertimbangan fundamental. Di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa, Pemerintah Provinsi Maluku kemudian menggagas konsep baru pelabuhan terintegrasi yang lebih komprehensif dan berdampak luas, yakni Maluku Integrated Port, yang direncanakan berlokasi di Desa Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Gagasan tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto menetapkan MIP sebagai salah satu dari tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku hingga tahun 2029, bersama proyek Blok Gas Abadi Masela dan Bendungan Wae Apu di Pulau Buru.
Menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat. Pada Oktober 2025, Nota Kesepahaman penyusunan Studi Pendahuluan (Pre-Feasibility Study) MIP ditandatangani antara perusahaan Indonesia dan Shanxi Sheng’an Co., Ltd. asal Tiongkok, disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku dan Bupati Seram Bagian Barat.
Proyek MIP diproyeksikan menarik investasi hingga 50 juta dolar Amerika Serikat, dengan pengembangan fasilitas terminal peti kemas, terminal kapal Ro-Ro, serta sistem logistik modern yang terhubung dengan jalur perdagangan nasional dan internasional.
“Pelabuhan ini akan menjadi pintu baru Maluku menuju jaringan ekonomi global. Kita tidak ingin terus berada di pinggiran, tetapi menjadi simpul yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” kata Hendrik.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses studi kelayakan dan perizinan agar proyek MIP tidak berhenti di atas kertas, melainkan segera berlanjut ke tahap konstruksi.
“Maluku membutuhkan pelabuhan modern untuk melayani masa depan. Dan kami memastikan, MIP akan menjadi warisan pembangunan bagi generasi Maluku ke depan,” pungkasnya.(MM-9)
