AMBON, MM. – DPRD Provinsi Maluku terus mendorong pemerintah pusat untuk menambah kuota energi bagi daerah kepulauan tersebut. Langkah ini dinilai penting guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sekaligus mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak tanah (mitan), terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.
Dorongan itu disampaikan Komisi II DPRD Maluku saat melakukan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral menyoroti keterbatasan kuota BBM dan mitan yang selama ini diterima Maluku. Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kerap memicu antrean dan kelangkaan di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, S.H., kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (17/12), menegaskan bahwa karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan 11 kabupaten dan kota menghadirkan tantangan besar dalam pendistribusian energi. Jarak antarpulau, keterbatasan infrastruktur, serta cuaca menjadi faktor yang sering menghambat kelancaran pasokan.
“Maluku membutuhkan perhatian khusus dalam penetapan kuota energi. Tanpa penyesuaian, masalah kelangkaan akan terus berulang,” ujarnya.
Selain meminta penambahan kuota, DPRD Maluku juga mendorong evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tata kelola minyak dan gas, agar lebih adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan. Peninjauan aturan dinilai perlu untuk memastikan distribusi energi dapat berjalan lebih adil dan merata.
Pertemuan tersebut diikuti oleh sejumlah anggota Komisi II DPRD Maluku, di antaranya Nita Bin Umar, Suanthie J. Laipeny, Jefry Jaran, Andreas Taborat, Javet Djemy Pattiselano, Anos Yermias, dan Suleman Letsoin. Rombongan diterima oleh perwakilan BPH Migas, Rini Disa, bersama tim analis.
DPRD Maluku berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Dengan penambahan kuota dan perbaikan sistem distribusi, kebutuhan energi masyarakat Maluku diharapkan dapat terpenuhi secara berkelanjutan.(MM-9)
